UU HPP

Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur dalam Undang-Undang nomor:

• UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2021

• UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2021

• UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2021

• UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2021

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perubahan UU PPN berlaku mulai

• 1 Januari 2022

• 1 April 2022

• 1 Juli 2022

• tanggal UU HPP diundangkan

Untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan, NIK dapat digunakan sebagai .....

• ATM

• NPWP Badan dan NPWP Orang Pribadi

• NPWP Badan

• NPWP Orang Pribadi

Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Syarat tersebut dikecualikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan dibawah ini

• suami/istri

• cucu

• menantu

• semua benar

Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai ..... (pernyataan yang benar untuk melengkapi pernyataan tersebut adalah:)

• tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai

• dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai

• dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai

• tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai

Berdasarkan UU HPP, Tarif PPh Badan ditetapkan sebesar .....

• 25%

• 22%

• 20%

• 0,5%

Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan pada

• 1 Januari - 31 Maret 2022

• 1 Januari - 30 Juni 2022

• 1 Januari - 30 September 2022

• 1 Januari - 31 Desember 2022

Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Berapa tarif pajak karbon?

• Rp30,00/kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e)

• Rp40,00/kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e)

• Rp50,00/kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e)

• Rp100,00/kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e)

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), tidak dikenai PPh jika memiliki peredaran bruto sebesar ...

• sampai dengan 1 miliar rupiah

• kurang dari1 miliar rupiah

• sampai dengan 500 juta rupiah

• kurang dari 500 juta rupiah

Tarif PPN 12% paling lambat akan diberlakukan pada...

• 1 Januari 2022

• 1 Januari 2023

• 1 Januari 2024

• 1 Januari 2025