PPKN XII-4

1. Jika dalam suatu negara terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara, serta kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemeritah pusat tidak dibatasi, hal ini menunjukkan...

• Bentuk negara serikat

• Bentuk negara unitaris

• Sistem pemerintahan parlementer

• Bentk pemerintahan republik

Jika kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat serta pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat hal ini menunjukkan...

• Bentuk negara serikat

• Bentuk negara kesatuan

• Bentuk pemerintahan Republik

• Sistem pemerintahan presidensil

3. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jika dalam negara tersebut daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Hal tersebut menunjukkan ciri dari negara kesatuan dengan sistem...

• Sentralisasi

• Desentralisasi

• Otonomi

• Dekonsentrasi

4. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu...

• kewenangan dalam bidang politik dalam negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pendidikan, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik dalam negeri, agama, pendidikan, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

5. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu...

• kewenangan dalam bidang politik dalam negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik dalam negeri, agama, pendidikan, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional.

• kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yustisi, pendidikan, keamanan, moneter dan fi skal nasional.

6. Bentuk negara kesatuan sesuai dengan kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham...

• Integralistik

• Unitaris

• Federasi

• Serikat

7. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia...

• Pertama

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

8. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.” terdapat dalam...

• Pancasila sila ketiga

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea kedua

• pasal 1 (1) UUD NRI Tahun 1945

• pasal 1 (2)

  NRI Tahun 1945

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang”. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Hal tersebut sesuai dengan...

• Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 25B UUD NRI Tahun 1945

• Pasal 25C UUD NRI Tahun 1945

14. Pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Maka dari itu dikeluarkan..

• Maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 13 November 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

Tags

Persatuan dan Kesatuan