UUD 1945

UUD 1945 Secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal....

• 1 Juni 1945
• 16 Agustus 1945
• 18 Agustus 2945
• 19 Agustus 1945
• 20 Agustus 1945

Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh…

• Panitia Sembilan
• PPKI
• BPUPKI
• Presiden
• Dewan konstituante

Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas …

• 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan

• 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan
• 22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan
• 20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan
• 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan

Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah…

• 19 Oktober 1999
• 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999
• 17 Agustus 1950 – 17 Agustus 1950
• 27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950
• 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

Setelah Konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Sementara (UUDS). UUDS mulai diberlakukan pada tanggal …

• 18 Agustus 1945
• 27 Desember 1949
• 5 Juli 1959
• 15 Desember 1955
• 17 Agustus 1950.

Pasal yang tidak pernah dilakukan amandemen adalah

• 4 dan 10

• 4 dan 7

• 7 dan 13

• 10 dan 7

• 10 dan 13

Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….

• September 2002

• Oktober 2001

• November 2001

• Oktober 2002

• November 2000

Presiden memiliki hak prerogatif, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi,

amnesti, dan abolisi yang tercantum dalam UUD 1945 pasal....

• Pasal 13

• Pasal 14

• Pasal 15

• Pasal 16

• Pasal 17

Lembaga negara yang memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama adalah titik-titik.

• Mahkamah Agung
• Dewan Perwakilan Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Komisi Yudisial

Lembaga negara yang menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK adalah...

• DPR DPD dan DPRD
• KPK MK DPR
• DPD KPK MA
• MK DPRD dan presiden
• KPK DPR dan presiden