Latihan Seleksi Akademik PPG Profesional PPKn IPS PGSD

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai

semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di

Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia

ditentukan oleh ....

• Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya

  melanggar hak asasi manusia

• UUD 1945 dan Amandemen, Undang-undang, Lembaga kepemerintahan, dan

  Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM.

• Kemauan politik (political will) dari pemerintah yang sedang berkuasa

• Hakim yang adil dalam memberikan keputusan

• KOMNAS HAM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komisi Nasional

  Anti Kekerasan terhadap Perempuan belum bekerja maksimal.

Answer explanation

Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai

berikut.

a. UUD 1945 dan Amandemen terbentuknya Undang - undang yang mengatur HAM (Keppres

Nomor 181 /1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, UU No

39 /1999 tentang HAM, UU NO. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

b. Dibentuknya Lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM (Komnas HAM,

KNPA dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No 27/2004)

c. Dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang memantau pelanggaran HAM

Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di

Indonesia pada era reformasi yaitu...

• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen

• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu lima tahun

• Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa

  jabatannya

• Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak

  mementingkan partainya sendiri

• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi

  oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Answer explanation

Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa orde baru sampai

era roformasi ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi

konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan

partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri.

Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan

presidensial yang dilakukan dengan....

• Kedudukan presiden sebagai kepala negara

• Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD

• Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif

• Pemilihan Presiden dan Wapres dilakukan secara langsung

• Presiden di pilih lima tahun sekali

Answer explanation

Tujuan amandemen UUD 1945 adalah Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan

konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan

kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas system presidensial maka salah satu

amandemen UUD adalah Pemilihan Presiden dan Wapres dilakukan secara langsung

Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebaiknya kita .....

• Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan

• Berhati-hati dalam dalam menerapkan kemajuan Iptek

• Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri

• Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa

• Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai pancasila

Answer explanation

Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah

mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak

positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah

kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur

semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan (westernisasi). Pancasila sebagai dasar

Negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstrimisme dalam kehidupan

masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah....

• Tumbuhnya sikap menang sendiri

• Semakin kuatnya individualisme

• Terjadinya perpecahan

• Menimbulkan rasa saling curiga

• Berkembangnya nasionalisme sempit

Answer explanation

Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari

beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Relitas keberagaman

atau multikultur ini rentang akan terjadinya konfl ik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk

menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan

kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi

keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan

mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman

mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk

memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya

kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konfl ik

akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuhkembangkan sikap saling menghargai

atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar

bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan

demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur

dengan saling menghargai, tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstrimisme dalam

kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara muncul akan dapat menimbulkan

perpecahan.

Materi Pokok

Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang di anut Republik Indonesia saat ini adalah.....

• Federal

• Monarkhi

• Presidensial Asas Desentralisasi

• Presidensial asas sentralisasi

• Parlementer

Answer explanation

Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur

segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang

masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan,

pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur

negara dan pemerintahannya setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai

dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan

presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana

ό Bahan Pengayaan dan Remedi, Program PGDK Kemdikbud 2019 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SD ύ

antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-

masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem

pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan

presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. System

pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budayabangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari ....

• Kerelaan berkorban

• Cinta tanah air

• Sadar bernegara Indonesia

• Sadar berbangsa Indonesia

• Jati diri bangsa indonesia

Answer explanation

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita

tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang

berdaulat. cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela

tanah air. Dari semua defi nisi diatas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu

menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki

Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan Lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada Lembaga Swadaya Masyarakat adalah ....

• Undang-undang Pengadilan HAM

• Komnas HAM, lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI

• YLBHI dan Kontras

• KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Answer explanation

Cukup jelas. YLBHI dan Kontras. Penekanan ada pada Lembaga yang dibentuk masyarakat,

bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan

penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan

yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham rechtsstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil ?

• Paham rechtsstaat menekankan substansi material

• Paham rechtsstaat menekankan bentuk aturan hukum

• Paham rechtsstaat menekankan proses persidangan.

• Paham rechtsstaat menekankan hukum acara persidangan

• Paham rechtsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan

Answer explanation

Hal yang perlu dicermati adalah (1) paham rechtsstaat lebih menekankan materi hokum

yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan

bentuk aturan yang pasti. (2) paham rechtsstaat mengikuti pola tradisi Eropa Kontinental,

sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak

merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum.

Paham rechtsstaat dikembangkan di Eropa Kontinental yang lebih menekankan substansi

material dan semangat penyelenggara negara yang adil (negara hukum material) bukannya

bentuk aturan yang ketat, sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum anglo

saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara

harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil dan baik. Negara

hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan

pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis (hukum tertulis).

Berdasarkan ketentuan Amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: adanya norma material

yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan

kekuasaan (machtstaat); kedua: bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti.

Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar?

• Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama.

• Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama.

• Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib ber-Tuhan yang

  diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya.

• Sila I memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan

  agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan

  penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.

• Sila I Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya.

Answer explanation

Jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada (1) pengakuan adanya

Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal dan (2) rukun antar umat beragama yang mengarah pada

sisi horizontal, serta penegasan (3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan

YME. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan

agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap

warganegara (1) mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan

ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, (2) bertoleransi, tidak mempertentangkan

keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, (3) aturan

dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.