Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Jangka Waktu Pelaporan SPT di bawah ini yang TIDAK BENAR adalah

• SPT Masa PPh maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak.

• SPT Tahunan PPh WP OP: maksimal 3bulan paska akhir tahun pajak.

• SPT Masa PPN: maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak.

• SPT Tahunan PPh WP Badan: maksimal 4bulan paska akhir tahun pajak.

Di bawah ini sanksi Administrasi Keterlambatan atau Tidak Disampaikannya SPT yang TIDAK BENAR adalah

• SPT Masa PPN

  Rp 500.000,00

• SPT WP Badan

  Rp 1.000.000,00

• SPT Masa Lain

  Rp 100.000,00

• SPT WP OP

  Rp 500.000,00

Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berlaku untuk:

• Pengusaha Kecil yang hampir memilikiperedaran bruto Rp 4.800.000.000,-

• Seluruh Pengusaha Yang Telah MemilikiNPWP

• Pengusaha yang memiliki peredaranbruto melebihi Rp 4.800.000.000,-

• Pengusaha yang memiliki peredaranbruto melebihi Rp 500.000.000,-

Apabila WP mengajukan permohonan restitusi, Dirjen Pajak wajib melakukan Pemeriksaan dan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu maksimal ....

• 1 bulan

• 3 bulan

• 6 bulan

• 12 bulan

SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu

• 1 tahun

• 5 tahun

• 10 tahun

• Semua salah

Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa WP A harus membayar angsuran pajak (PPh Pasal 25) untuk tahun berjalan tahun 2021 untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,00. Namun demikian, Wajib Pajak tersebut dalambulan Juni, Juli dan Agustus 2021 tiap bulannya hanya membayar Rp3.000.000,00. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (Kepala KPP) dapat menagih kekurangan tersebut dengan:

• Surat Tagihan Pajak (STP)

• SKPKB

• SKPKBT

• Surat Paksa

pernyataan yang benar terkait dengan keberatan adalah

• diajukan dalam jangka waktu 1 bulan

• satu surat keberatan untuk lebih dari satu surat ketetapan pajak

• membayar minimal sejumlah yang disetujui sebelum pengajuan keberatan

• apabila keputusan keberatan ditolak, maka dikenakan Denda sebesar 100%

PT. MAROON telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2018 dan diterbitkan SKPKB sebesar Rp 100 juta.

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan ulang karena ditemukan data baru dan diterbitkan SKPKBT atas PPh kurang bayar sebesar Rp 50 juta.

Berapakah yang seharusnya dibayar oleh PT. MAROON ?

• Kurang Bayar 50jt; Denda Rp 50jt

• Kurang Bayar 50jt; Kenaikan Rp 25jt

• Kurang Bayar 50jt; Kenaikan Rp 50jt

• Kurang Bayar 50jt;

  Bunga 50jt

Wajib Pajak melakukan penyetoran PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2021 sebesar Rp100jt pada tanggal 16 Mei 2021. Pengenaan sanksi administrasi atas pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

• Bunga,

  2% x Rp100jt x 4 bulan

• Denda,

  SBA x Rp100jt x 4 bulan

• Bunga,

  SBA x Rp100jt x 4 bulan

• Denda,

  SBA x Rp100jt x 3 bulan

Atas permohonan WP, Dirjen Pajak berwenang untuk membatalkan hasil pemeriksaan berikut Surat Ketetapan Pajaknya atas pemeriksaan yang dilaksanakan apabila:

• telah dilakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama WP

• tanpa Pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama WP

• Telah dilakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

• semua jawaban benar