Kuis PPN 020324

  Pernyataan yang benar terkait dengan pemberlakuan Dasar hukum tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali

• Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010

• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 1 April 2020

• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 2 November 2020

• Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak 1 April 2022

Salah satu karakteristik PPN yang menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas Negara berada pada pihak-pihak yang berbeda adalah :

• Single Rate

• Invoice Method

• Destination Principle

• Indirect Tax

PPN sebagai pajak konsumsi ataupun sebagai pajak objektif, akan berdampak mereka yang mempunyai penghasilan lebih besar akan membayar pajak dalam prosentase yang lebih kecil dibanding mereka yang berpenghasilan rendah, ketika mengonsumsi BKP atau JKP yang sama. Dampak ini merupakan kelemahan PPN yang bersifat :

• progresif

• regresif

• equality

• tanggung jawab renteng

Dalam PPN timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, dimana kondisi subjektif tidak ikut menentukan. Hal ini sesuai dengan karakteristik PPN sebagai :

• Pajak Objektif

• Pajak Subjektif

• Pajak Tidak Langsung

• Prinsip Destinasi

Salah satu cara yang dilakukan di Indonesia untuk mengurangi dampak regresif PPN adalah dengan cara ...

• Pembebasan PPN untuk Rusunami

• Barang kebutuhan pokok menjadi Non BKP

• Pemberlakuan PPnBM untuk konsumsi Barang Mewah disamping dikenakan PPN.

• PPN Ditanggung Pemerintah untuk minyak goreng curah.

Pernyataan berikut yang benar mengenai Pengusaha Kena Pajak adalah…

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak saja

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak saja

Pak Mahendra, seorang pengusaha Toko Komputer, pada bulan Oktober 2024 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 miliar, maka paling lambat harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP pada tanggal …

• 1 Oktober 2024

• 31 Oktober 2024

• 30 November 2024

• 31 Desember 2024

Atas impor BKP, sesuai pasal 4 UU PPN akan terutang PPN jika yang melakukan impor atas BKP tersebut adalah :

• pengusaha

• pengusaha kena pajak

• siapapun

• wajib pajak

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (beryodium  dan tidak beryodium), daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran berdasarkan ketentuan PPN adalah….

• Tidak termasuk Barang Kena Pajak

• Mendapat Fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN

• Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PPN

• Mendapat Fasilitas PPN ditanggung Pemerintah

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Jepang. Atas pemanfaatan merek tersebut, Pengusaha A terutang PPN karena…

• Pemanfaatan Barang Kena Pajak Berwujud dari luar daerah pabean

• Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean

• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean

• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean