Test 1

UU No 17 Tahun 2003 membahas tentang keuangan negara, sebagai undang-undang yang mengatur mengenai ......

• Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara

• Perencanaan pembangan infrasgtruktur nasional

• Rancangan pelayanan umum

• Pemeriksaan pengelolaan dan tangggung jawab pengelolaankeuangan negara

Pengelola keuangan negara dilihat dari sudut pandangn pendekatan keuangan negara disebut ....

• Objek

• Subjek

• COO

• CEO

Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah .....

• Pedoman penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan produksi dan ksesempatan kerja

• Menghindari kemungkinan tim bulnya pengangguran dalam masyarakat

• Meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan

• Mengefisiensikan penerimaan negara dan pengeluaran negara dalam perencanaan pembangunan

Yang Bukan komponen penerimaan dalam negeri dalam APBN adalah ....

• Subsidi APBN

• Pajak Pertambahan nilai

• Bea masuk

• Retribusi

Kebijakan Fiskal adalah .....

• Kebijakan penjualan dan pembelian surat-surat berharga pada masyarakat

• Kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi

• Kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

• Kebijakan untuk menungkatkan ekspor nonmigas ke lluar negeri

Berikut ini yang bukan pendapatan asli daerah (PAD) adalah .....

• Pajak daerah

• Retsibusi daerah

• Proyek-proyek daerah

• Penerimaan dari dinas-dinas daerah

Di ketahui tarif pajak penghasilan :

0 s.d. Rp 25 Juta = 5 %, Rp 25 - 50 Juta = 10%, Rp 50 -100 Juta = 15 %, Rp 100 -200 Juta = 25%, diatas Rp 200 Juta = 35 %.

Apabila Tn Chandra memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 80.000.000,- setahun maka bersarnya pajak terutang adalah .....

• Rp 7.500.000,00

• Rp. 8.250.000,00

• Rp. 12.000.000,00

• Rp. 9.000.250,00

Pemeriksa APBN dan APBD adalah ....

• DPR

• BPK

• Bappenas

• Presiden

Jika APBN yang diajukan oleh pemerintah ditolak oleh DPR maka pemerintah akan melaksanakan .......

• Revisi APBN

• Mengusulkan RAPBN baru

• Menggunakan APBN tahun lalu

• Tidak jadi kerja

Pengajuan RAPBN dilakukan oleh Pemerintah sebelum pengajuan biasanya akan ada saran yang diberikan oleh lembaga negara dalam perancangan APBN lembaga tersebut adalah .....

• DPD

• DPR

• MPR

• BPK