Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu:

3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang

5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

14 hari sebelum dimulainya masa tenang

21 hari sebelum dimulainya masa tenang

Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang…..

Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon

Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon

Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih

Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan

Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan

Daerah pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah…..

Kecamatan, atau gabungan kecamatan

Desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan

Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan

Kabupaten, atau gabungan kabupaten

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK, wajib ditandatangani oleh:

Ketua PPK dan seluruh anggota serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan

Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan

Paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan

Tugas KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali:

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah:

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

Pernyataan berikut yang paling tepat. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang…

Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD

Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD dan DPRD

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah….

Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin

Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat

Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus…..

Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya

Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya

Berapa lama masa kerja PPK?

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

Partai politik boleh saja mengusulkan Kembali

Pemilihan lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi kondisi berikut:

Gangguan yang menyebabkan Sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan

Bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan

Jumlah surat suara yang tidak sah lebih banyak dibandingkan jumlah surat suara yang sah

Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 25%

Tidak ada calon yang memperoleh suara 30% atau lebih

Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu adalah ?

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Lembaga apa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu?

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Berikut jenis-jenis pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu kecuali...

Pengawasan terhadap Pengawas Pemilu

Pengawasan terhadap Logistik Pemilu

Pengawasan terhadap Dana Kampanye

Pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pengawasan terhadap Pemungutan Suara

UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum Tahun 2019

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019

Tagline Bawaslu yaitu...

Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu

Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tingkatkan peradilan Pemilu

Bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu, bersama Bawaslu awasi Pemilu

Bersama Bawaslu awasi Pemilu, bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu

Bersama Bawaslu awasi Demokrasi, bersama rakyat tegakkan keadilan Pemilu

Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam…..

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara rutin, teratur, dan diumumkan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun, merupakan pengertian dari………….

Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemohon berdasarkan permintaan, merupakan pengertian dari………..

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang apabila tidak diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, merupakan pengertian dari………..

Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta

Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu

Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi, merupakan pengertian dari……….

Informasi Yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala

Informasi Yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib tersedia Setiap dalam kurun waktu tertentu

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berkewajiban……….

Memenuhi syarat dan prosedur permintaan Informasi

Menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab

Mencantumkan sumber Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan

PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama…..

10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

7 (tujuh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

14 (empat belas) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

21 (dua puluh satu hari) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

30 (Tiga Puluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 14 (Empat Belas) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat…………..

3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

5 (lima) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

7 (tujuh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

30 (Tiga Puluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 14 (Empat Belas) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut, kecuali……………

tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

permintaan Informasi tidak ditanggapi

Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan

Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik adalah….

Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya

Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan.

Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini

Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan

Simulasi CAT Panwaslu Kecamatan 2024 - 02

Authored by Ali Maskuri

Education, Professional Development

Professional Development

Used 92+ times

Simulasi CAT Panwaslu Kecamatan 2024 - 02

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View
Student View

50 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota adalah;

Memperoleh akriditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

Terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham

Bersifat independent

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Idealnya Pemilu berfungsi sebagai: 1. Mekanisme seleksi pemimpin, 2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat, 3. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuataan politik, dan 5. Saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah:

Adanya kebebasan untuk memilih

Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

Adanya Lembaga pengawas pemilu yang mandiri

Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu…

1997

1999

2004

2009

2014

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem…

Suara terbanyak

Proporsional terbuka

Distrik berwakil banyak

First past the post

List proportional representation

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan system…

Suara terbanyak

Proporsional terbuka

Distrik berwakil banyak

First past the post

List proportional representation

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat..…bulan sebelum hari pemungutan suara.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 2 pts

Menurut pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 dan pasal 87 UU No.8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak…..orang.

300 dan 250

500 dan 300

300 dan 500

500 dan 800

800 dan 500

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft

or continue with

Facebook

Apple

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

46 questions

TRY OUT PPPK 2021_BAHAN BELAJAR PGSD

Quiz

•

Professional Development

50 questions

PRETEST PPG 2022

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Latihan Basic Avsec

Quiz

•

Professional Development

50 questions

TRY OUT SOAL PTK PPG

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Relationship Building (MSIB)

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Q-700

Quiz

•

Professional Development

46 questions

EVALUACION COMUNICACION 1

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Latihan Soal SAT 2023/2024

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

6 questions

PRIDE Always and Everywhere

Presentation

•

12th Grade

20 questions

Lab Safety Quiz

Quiz

•

6th Grade

26 questions

KOR Review Kahoot Questions

Quiz

•

8th Grade

21 questions

Continents and Oceans

Quiz

•

6th Grade

12 questions

Unit Zero lesson 2 cafeteria

Presentation

•

9th - 12th Grade

20 questions

Parts of Speech

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Riddles Riddles fun Riddles

Quiz

•

6th - 12th Grade

16 questions

Subject & Predicate

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Education

10 questions

Soup, Salad, or Sandwich?

Quiz

•

1st Grade - Professio...

20 questions

Employability Skills

Quiz

•

Professional Development

9 questions

How to Email your Teacher

Quiz

•

Professional Development

25 questions

2023 Pop Culture Trivia

Quiz

•

Professional Development

20 questions

Cinema Camera Angles

Quiz

•

9th Grade - Professio...

20 questions

Sports trivia

Quiz

•

Professional Development

21 questions

Shop Safety

Quiz

•

Professional Development

Simulasi CAT Panwaslu Kecamatan 2024 - 02

Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota adalah;

Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu…

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem…

Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan system…

Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat..…bulan sebelum hari pemungutan suara.

Menurut pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 dan pasal 87 UU No.8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak…..orang.

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu:

Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang…..

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education