hakikat demokrasi pancasila

Yang bukan aspek demokrasi Pancasila menurut Prof.S.Pamudji adalah.....

• formal

• kejiwaan

• normatif

• fisik

• organisasi

Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah di sampaikan oleh...

• Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.

• Prof, Dardji darmodihardjo,SH,

• Sri Soemantri

• Prof. DR. Hazairin, SH

• Prof.S.Pamudji

Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang di maksud dengan aspek material adalah..

• demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.

• Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik ) yang dicerminkan oleh sila keempat

• paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945

• Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945

• pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia

Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah.....

• Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab

• Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan.

• Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab.

• Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat.

• Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab.

Pehatikan hal-hal berikut:

(1) persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,

(2) keseimbangan antara hak dan kewajiban,

(3) pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain,

(4) mewujudkan rasa keadilan sosial,

(5) pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,

(6) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan,

(7) menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

• 1, 2, 3, dan 5

• 2, 3, 4, dan 6

• 3, 4, 5 dan 7

• 2, 3, 4, dan 6

• 4, 5, 6, dan 7