Evaluasi Belajar_Pendidikan Pancasila_Kelas X

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum, diantaranya ...

• menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan

• menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat

• sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku

• melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan

• agar penegak hukum bisa bertindak sesuai keinginannya

Berikut ini Tata urutan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

• a. UUD NRI Tahun 1945

  b. Ketetapan MPR

  c. Undang-Undang

  d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  e. Peraturan Pemerintah

  f. Peraturan Presiden

  g. Peraturan Daerah Provinsi

  h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

• a. UUD NRI Tahun 1945

  b. Ketetapan MPR

  c. Undang-Undang

  d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  e. Peraturan Pemerintah

  f. Peraturan Presiden

  g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

  h. Peraturan Daerah Provinsi

• a. UUD NRI Tahun 1945

  b. Undang-Undang

  c. Ketetapan MPR

  d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  e. Peraturan Pemerintah

  f. Peraturan Presiden

  g. Peraturan Daerah Provinsi

  h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

• a. UUD NRI Tahun 1945

  b. Ketetapan MPR

  c. Peraturan Presiden

  d. Undang-Undang

  e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  f. Peraturan Pemerintah

  g. Peraturan Daerah Provinsi

  h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

• a. UUD NRI Tahun 1945

  b. Ketetapan MPR

  c. Peraturan Pemerintah

  d. Peraturan Presiden

  e.. Undang-Undang

  f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

  g. Peraturan Daerah Provinsi

  h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

Ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam bersikap dan berinteraksi agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial, disebut ...

• hukum

• norma

• aturan

• nilai

• kebiasaan

Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan peraturan hukum. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut, kecuali ...

• peraturan mengenai tingkah laku manusia

• ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah

• bersifat memaksa

• membela yang pihak yang kuat

• adanya sanksi bagi pelanggarnya

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama yaitu ...

• Dimensi spiritual, dimensi material dan dimensi kurtural

• Dimensi spiritual, dimensi material dan dimensi institusional

• Dimensi spiritual, dimensi material dan dimensi konstitusional

• Dimensi spiritual, dimensi kultural dan dimensi institusional

• Dimensi spiritual, dimensi institusional dan dimensi konstitusional

Kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam perilaku tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang disebut ...

• perilaku taat hukum

• kesadaran hukum

• kesetiaan terhadap hukum

• tujuan hukum

• keadilan hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak serta bagaimana hak dan kewajiban penguasa dan rakyatnya. Pelaksanaan aturan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan individu. Berikut ini yang merupakan aparat penegak hukum adalah ...

• Polisi, jaksa, hakim dan Mahkamah Agung

• Polisi, jaksa, dan KPK

• Polisi, jaksa, hakim, dan Mahkamah Konstitusi

• Polisi, jaksa, dan advokat

• 
  Polisi, jaksa, hakim, dan TNI

Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Berikut ini bukan merupakan ciri-ciri masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ...

• Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan.

• Hak dan kewajiban dipahami dengan baik.

• Rendahnya tingkat pelanggaran hukum.

• Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.

• Penegakan hukum dilakukan secara diskriminasi

Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum yaitu mengikat, memaksa, otonom, dan responsif. Maksud dari memaksa adalah....

• norma hukum berisi perintah dan larangan yang harus ditaati

• apabila melanggar akan mendapatkan sanksi

• setiap yang bersalah harus dihukum

• hukum tidak pandang bulu

• hukum tidak boleh diintervensi

Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat termasuk dalam pengalaman nilai pancasila

• Sila Pertama

• Sila Kedua

• Sila Ketiga

• Sila Keempat

• Sila Kelima