e-PHTB (PER-08/PJ/2022)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, diatur dengan peraturan Nomor …….

• PER-07/PJ/2022

• PER-08/PJ/2022

• PER-08/PJ/2021

• PER-07/PJ/2021

Berikut ini adalah latar belakang diterbitkannya PER-08/PJ/2022, kecuali ……

• untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak

• untuk meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

• untuk memberikan pengurangan atau penghapusan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari PTHB

• untuk melakukan simplifikasi penyusunan peraturan

Siapakah yang harus memenuhi kewajiban membayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :

• Notaris/PPAT

• Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah/Bangunan

• Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

• Badan Pertanahan Nasional

Permohonan penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan secara Mandiri oleh Wajib Pajak melalui ……

• https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id

• https://djponline.pajak.go.id

• https://ephtbppat.pajak.go.id

• https://google.pajak.go.id

Dalam hal yang melakukan pengalihan memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP, maka pihak yang melakukan pengalihan harus melampirkan ………

• Surat Kuasa tidak wajib memiliki NPWP

• Surat pernyataan tidak wajib memiliki NPWP

• Surat permohonan tidak wajib memiliki NPWP

• Surat pernyataan penghasilan dibawah PTKP

Persyaratan Notaris dan/atau PPAT yang telah terdaftar pada sistem informasi Kemenkum HAM dan/atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus memenuhi syarat ......

• Ketentuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Ketentuan assessment kewajiban perpajakan

• Ketentuan assessment Kementerian Agraria dan Tata Ruang

• Ketentuan assessment Badan Pertanahan Nasional

PER-08/PJ/2022 berlaku sejak …….

• 14 Februari 2022

• 14 Juni 2022

• 14 Juli 2022

• 7 Juli 2022