Hukum Maritim 2

UU Perikanan ....

• UU no. 45 2009

• UU No.45 2010

• UU No.45 2011

• UU No.45 2012

Izin tertulis yang harus

dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan

usaha perikanan dengan menggunakan sarana

produksi yang tercantum dalam izin tersebut ....

• SIPI

• SIUP

• SIKPI

• SIUPP

Izin tertulis yang harus dimiliki

setiap kapal perikanan untuk melakukan

penangkapan ikan ....

• SIKPI

• SIUP

• SIPI

• SIUPP

Izin tertulis yang harus

dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan

pengangkutan ikan ....

• SIKPI

• SIUP

• SIPI

• SIUPP

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar

................... mil laut yang diukur dari garis

pangkal kepulauan Indonesia

• 3

• 8

• 10

• 12

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(ZEEI), adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut teritorial Indonesia

sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang undang

yang berlaku tentang perairan Indonesia

yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan

air di atasnya dengan batas terluar ...........

mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial

Indonesia

• 3 mil

• 12 mil

• 200 mil

• 300 mil

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,

membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan

dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana ....

• Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

• Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

• Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

• Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

  banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Setiap orang yang memiliki dan/atau

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera

asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang

tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana

• Penjara

  paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

  rupiah)

• Penjara

  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

  rupiah)

• Penjara

  paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

  rupiah)

• Penjara

  paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling

  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

  rupiah)

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan

SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

• Penjara paling

  lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

• Penjara paling

  lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

• Penjara paling

  lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

• Penjara paling

  lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh

nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik

penangkapan bertanggung jawab adalah ....

• Illegal Fishing

• Unregulated fishing

• Unreported fishing

• Unreguler fishing