GOOD GOVERNANCE

good governance adalah tata pemerintahan yang dijalankan pemerintah, swasta, dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan, tetapi harus masuk kategori yang baik. pengertian good governance menurut ...

• world bank

• UNDP

• Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan HAM RI

• badan perencanaan pembangunan nasional

• lembaga administrasi negara

1) berorientasi pada konsensus

2) efektivitas dan efisiensi

3) akuntabilitas

4) komitmen pada pengurangan kesenjangan

5) daya tanggap

prinsip good governance menurut UNDP ditunjukkan nomor ...

• 1, 2, 3, 4

• 1, 2, 3, 5

• 1, 2, 4, 5

• 1, 3, 4, 5

• 2, 3, 4, 5

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi, dan nepotisme merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ...

• 18 tahun 1998

• 18 tahun 1999

• 28 tahun 1998

• 28 tahun 1999

• 29 tahun 1999

para pengambil keputusan bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. merupakan prinsip ...

• partisipasi masyarakat

• daya tanggap

• kesetaraan dan berkeadilan

• akuntabilitas

• visi strategis

semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Merupakan prinsip ...

• partisipasi masyarakat

• daya tanggap

• kesetaraan dan berkeadilan

• akuntabilitas

• visi strategis

hukum harus adil merupakan prinsip ...

• partisipasi masyarakat

• supremasi hukum

• transparansi

• daya tanggap

• akuntabilitas

hasil proses pemerintahan sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin, merupakan prinsip ...

• partisipasi masyarakat

• daya dukung

• supremasi hukum

• transparansi

• efektivitas dan efisiensi

setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan, merupakan prinsip ...

• partisipasi masyarakat

• transparansi

• daya dukung

• akuntabilitas

• visi strategis

keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan ...

• pemerintah secara menyeluruh

• pemerintah dan pihak swasta

• pemerintah dan masyarakat

• aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta

• pemerintah, masyarakat, dan pihak dalam negeri

berikut ini yang tidak termasuk tindakan warga negara dalam mewujudkan keberhasilan good governance adalah ...

• berperan pasif terhadap jalannya pemerintahan

• berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat

• memberikan aspirasi dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

• memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak

• menjalankan fungsi checks and balances dengan pemerintah