Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Yang merupakan tugas dan fungsi BHP adalah :

• Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara, Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk WNI,Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendafataran Surat Wasiat Umum, Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus, Mewaikili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir,  serta Kurator dalam Kepailitan.

• Melaksanakan pembinaan Hukum nNasional sesuai dengan ketentua Perundang-Undangan.

• Pengaturan lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam Wilayah Indonesia.

• Melakukan pembinaan narapidana.

Dalam Perkara Kepailitan, BHP bertindak sebagai:

• Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara.

• Kurator.

• Debitur.

• Kreditur.

Syarat kepailitan yaitu :

• Ada 2 (dua) perusahaan.

• Ada dua atau lebih debitur dan  salah satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo.

• Ada dua atau lebih kreditur dan salah satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo.

• Aset perusahaan yang tidak banyak.

Balai Harta Peninggalan memiliki hubungan kerja dengan instansi terkait, kecuali :

• Pengadilan Negeri Niaga

• Badan Intelijen Negara

• Pejabat Penilai Publik

• Badan Pertanahan Nasional

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang – undang, pengertian perwalian tersebut  merupakan pendapat  dari?

• R. Soebekti, SH

• Prof.Dr.Soepomo

• Prof. Dr. Van Kan

• R. Sarjono

Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan tertuang pada :

• Pasal 4A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Balai Harta  Peninggalan

• Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Balai Harta  Peninggalan

• Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Balai Harta  Peninggalan

• Pasal 8B Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Balai Harta  Peninggalan

Keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat – sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang – undang dari orang yang tidak cakap tersebut, pernyataan dimaksud merupakan pengertian dari?

• Hukum.

• Perwalian.

• Pengampuan.

• Pailit.

Berapa lama Balai Harta Peninggalan (BHP) mengelola Dana Uang Pihak Ketiga (UPK)?

• 10 Tahun.

• 15 Tahun.

• 20 Tahun.

• 30 Tahun.

Yang bukan merupakan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan Hak Waris adalah :

• Surat Permohonan.

• Kartu BPJS

• Akta Kematian.

• Surat Keterangan Wasiat.

Balai Harta Peninggalan sudah berumur ……… pada tahun 2022

• 368 Tahun

• 378 Tahun

• 388 Tahun

• 398 Tahun