Kuis PPN

Pernyataan yang benar terkait dengan pemberlakuan Dasar hukum tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Kecuali ...

• Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010

• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 1 April 2020

• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku sejak 2 November 2020

• Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak 1 April 2022

Salah satu cara yang dilakukan di Indonesia untuk mengurangi dampak regresif PPN adalah dengan cara….

• Pembebasan PPN untuk Rusunami

• Barang kebutuhan pokok mendapat fasilitas dibebaskan

• Pemberlakuan PPnBM untuk konsumsi Barang Mewah disamping dikenakan PPN.

• PPN Ditanggung Pemerintah untuk minyak goreng curah.

PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, juga tidak membedakan antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dengan jenis sama, mereka akan diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan karakteristik PPN sebagai :

• Pajak Subjektif

• Pajak Objektif

•   Prinsip Keadilan Pajak

• Ability to Pay

Pernyataan berikut yang benar mengenai Pengusaha Kena Pajak adalah…

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak saja

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

• Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak saja

Bapak Fransesco mengelola usaha persewaan tenda dan catering sejak awal 2021. Omzet usaha sampai dengan Juni 2021 sudah mencapai 4,9 Milyar dengan rincian omzet catering 2M dan omzet persewaan tenda 2,9M. Pernyataan yang tepat terkait kewajiban Bapak Fransesco adalah.....

• Tidak wajib menjadi PKP karena usahanya tidak terutang PPN

• Dapat memilih sebagai PKP meskipun belum memenuhi syarat sebagai PKP

• Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 30 Juli 2021

• Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 30 Juni 2021

PT Fitri Sejahtera bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 September 2020 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Peredaran bruto selama sd pertengahan agustus 2021 telah mencapai 4,9M. Kapankah PT Fitri Sejahtera paling lambat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP?

• 31 Agustus 2021

• 30 September 2021

• 31 Desember 2021

• 1 September 2021

Subjek PPN atas Impor BKP tersebut adalah :

• pengusaha

• pengusaha kena pajak

• siapapun

• wajib pajak

Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali :

• Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-Cuma

• Penyerahan BKP secara Konsinyasi

• Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang

• BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat berdasarkan ketentuan terbaru merupakan…

• Barang Tidak Kena PPN

• BKP yang mendapat Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah

• BKP yang mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut

• BKP yang mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan

Salah satu objek PPN berdasarkan pasal 4 Undang-undang PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, kecuali…

• Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

• Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

• Penyerahan dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

• Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak