quiz genap PPKN 1 KE DUA

Dalam kondisi seperti apa dapat dikatakan Pajak Subjektif yaitu

• Orang Pribadi yang dilahirkan di Indonesia dan memiliki penghasilan di dalam negeri saja

• Orang Pribadi yang dilahirkan di Indonesia dan memiliki penghasilan di luar negeri saja

• Orang Pribadi yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan Memiliki penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri

• Orang Pribadi asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri

Yang termasuk Pajak Provinsi adalah, kecuali

• Pajak Kendaraan Bermotor

• Pajak Air Tanah

• Pajak Air Permukaan

• Pajak Rokok

Membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produksi dan peredaran adalah fungsi Dirjen Bea dan cukai sebagai

• Trade Facilitator

• Community Protector

• Revenue collector

• Industrial Assistance

Yang termasuk objek PNBP adalah kecuali :

• Pengelolaan KND

• Pengelolaan BMN

• Pengelolaan Investasi

• Pemanfaatan SDA

Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penggunaan PNBP memperhatikan hal-hal berikut :

• Kondisi Keuangan Negara

• Keadaan Kahar

• Kesulitan likuiditas

• Kebutuhan pendanaan Mitra Instansi Pengelola PNBP

Dasar Pengajuan Keberatan adalah kecuali

• Surat Ketetapan PNBP Nihil

• Surat Ketetapan PNBP WB dalam kesulitan likuiditas

• Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar

• Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar

Melindungi Masyarakat, industry dalam negari dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampai negative dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi merupakan fungsi dari Dirjen Bea dan Cukai sebagai :

• Trade Facilitator

•   Community Protector

•   Revenue collector

•       Industrial Assistance

Dalam penentuan PNBP terutang dilakukan oleh :

• Menteri Keuangan

• Menteri/Lembaga

• DPR

• Mitra Instansi Pengelola

Prinsip dari investasi Pemerintah antara lain kecuali :

•    Efektif dan efisien

•     Independensi

•     Profesionalisme

•     Ke hati-hatian

Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah paling sedikit memuat, kecuali :

•    Kinerja portofolio investasi pemerintah

•   Pendapatan investasi pemerintah

•    Pengelolaan risiko

•       Analisa Laporan Keuangan