Hukum Pidana

Hal yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah

• Tiada dapat dipidana seseorang apabila ketentuan tentang itu belum ada

• Undang-Undang Pidana tidak dapat diberlakukan surut ke belakang

• Keduanya benar

• keduanya salah

Answer explanation

The principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah bahwa:

(1)    tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan terlebih dahulu;

(2)    larangan adanya analogi hukum; dan

(3)    larangan berlaku surut suatu undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif;

(Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, 2007: 235)

 

Dalam suatu tlndak pidana yang bersifat klach delict dapat dicabut kembali

dalam langgang waktu :

• 1 Tahun

• 6 bulan

• 3 bulan

• 1 bulan

Answer explanation

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Pasal 75 KUHP

"Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan

diajukan".

Dalam hukum pidana dikenal adanya daluarsa, berapa lamakah daluarsa untuk tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh percetakan.

• 6 bulan

• 1 tahun

• 3 tahun

• 5 tahun

Answer explanation

Pasal 78

(1)   Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1.     mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

2.     mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

3.     mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

4.     mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2)   Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pada penjatuhan pidana pada seseorang dapat dijatuhkan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, manakah dari pidana ini yang bukan merupakan pidana tambahan :

• Pidana pencabutan hak hak tertentu

• Pidana perampasan barang barang tertentu

• Pidana Denda

• Pidana pengumumam putusan hakim.

Answer explanation

Pasal 10 KUHP

Pidana terdiri atas:

A. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

B. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Pernyataan berikut adalah benar, kecuali :

• Orang yang melakukan percobaan tindak pidana dapat dihukum apabila niat sudah ada

  dengan adanya permulaan.

• Orang yang melakukan percobaan tindak pidana maksimum pidana yang dijatuhkan sama

  dengan pelaku.

• Orang yang melakukan percobaan tindak pidana maksimum pidana yang dijatuhkan tidak

  boleh melebihi maksimum ancaman dikurangi sepertiga.

• Apabila percobaan pidana diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup pidana

  yang dapat dijatuhkan maksimum 15 tahun.

Answer explanation

Pasal 53 KUHP

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sesudah perbuatan pidana dilakukan terdapat perubahan peraturan maka peraturan yang digunakan adalah?

• aturan baru

• aturan lama

• aturan yang menguntungkan terdakwa

• aturan yang memberatkan terdakwa

Answer explanation

Pasal 1 ayat (2) KUHP:

Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Pidana kurungan yang maksimal dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama

• 1 bulan

• 1 tahun

• 1 tahun 4 bulan

• 2 tahun

Answer explanation

Pasal 18

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena

ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dan satu tahun empat bulan.

Menurut KUHP, jika denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dibayar oleh terpidana dengan perbarengan, maka harus diganti dengan pidana pengganti yaitu:

• Penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 bulan

• Penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan

• kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulat

• kurungan 8 bulan

Answer explanation

Pasal 30 KUHP

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya

tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dai tujuh rupiah lima puluh sen, tiaptiap

tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup

tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena

ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Jika orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar Indonesia, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu:

• 1 bulan

• 6 bulan

• 9 bulan

• 12 bulan

Answer explanation

Pasal 74 ayat (1) KUHP

Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Orang yang mengajukan pengaduan:

• tidak boleh menarik kembali pengaduannya

• berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan

• boleh menarik pengaduannya dengan persetujuan korban

• tidak dapat menarik pengaduannya kecuali dengan perdamaian

Answer explanation

Pasal 75 KUHP

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan

diajukan.