Evaluasi Akhir Semester Genap OTKKP XII

Berikut yang tidak termasuk landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai adalah....

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun a 1963
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019

Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 berisi tentang

• masalah hak pegawai
• dana kesejahteraan pegawai
• meningkatkan kegairahan bekerja
• meningkatkan kegairahan bekerja untuk keluarga
• meningkatkan kegairahan bekerja untuk THR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab IX bagian ketiga tentang kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal, salah satunya Pasal 101, yaitu berisi tentang ....

• meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan
• meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan
• setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
• jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
• memperhatikan kebutuhan pekerja/ buruh dan ukuran kemampuan perusahaan

Perhatikan pernyataan berikut : 1) Meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan perusahaan. 2) Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan pegawai beserta keluarganya. 3) Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. 4) Menurunkan tingkat absensi dan labour turnover. 5) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. 6) Membantu melancarkan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Pernyataan tersebut termasuk tujuan yaitu menurut pendapat

• Malayu S. P. Hasibuan
• Moekijat
• Saliman
• Nainggolan
• Sondang P. Siagian

Berikut yang tidak termasuk tujuan peninjauan kesejahteraan bagi perusahaan menurut Moekijat adalah

• mengurangi pergantian karyawan
• menambah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan
• meningkatkan hasil
• mengurangi pengaruh serikat kerja
• menambah kepuasan kerja

Berikut yang tidak termasuk tujuan pemeliharaan kesehatan adalah....

• menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman
• menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai
• meningkatkan produktivitas kerja karyawan
• memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan

Berikut yang bukan merupakan syarat dokumen ketika akan mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah

• asli dan salinan SIU (Surat Izin Usaha)
• asli dan salinan NPWP Perusahaan (daftarkan di Kantor Pelayanan Pajak)
• asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan
• fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing karyawan
• fotokopi Kartu Keluarga karyawan

Berikut yang termasuk sarana pelayanan kesehatan untuk PNS, yaitu

• rawat jalan dan rawat inap
• pemeriksaan kehamilan
• ruang IGD untuk tindakan gawat dan tindakan lain penyembuhan.
• pemeriksaan penunjang/khusus untuk mendiagnosis kesehatan
• pembelian kacamata yang digunakan demi kesehatan dan menurut resep dokter

Tidak masuk dan bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai adalah pengertian cuti menurut pendapat

• Sastra Djatmika dan Marsono
• Saliman
• S.P. Hasibuan
• Nainggolan
• Sondang P. Siagian

Berikut yang tidak termasuk landasan hukum pemberian hak atas cuti pegawai adalah

• Nomor 8 Tahun UU Pokok-pokok kepegawaian 1974 tentang, Pasal 8, yang berisi "Setiap pegawai negeri berhak atas cuti"
• PP Nomor 24 tahun 1976, Pasal 3 menyebutkan enam macam cuti
• PP Nomor 11 Tahun 2017, Bab XII, Pasal 310, berisi jenis-jenis cuti
• pedoman pelaksanaan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 79 ayat (2), yang berbunyi "Seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja"