Penyediaan data potensi perpajakan dari penilaian merupakan bagian dari Sasaran Strategis:

• 6-Penegakan hukum yang adil

• 7-Proses bisnis yang adaptif didukung oleh TI yang andal

• 8-Data dan informasi yang berkualitas

• 5-Pengawasan yang efektif

Optimalisasi fungsi penilaian pada Sasaran Strategis 6 (Penegakan Hukum yang Adil) terdapat di dalam Inisiatif Strategis:

• 6-Penegakan hukum administrasi pajak yang adil

• 7-Penegakan hukum pidana yang berkeadilan

• 8-Penyelesaian upaya hukum yang optimal

• 5-Pengawasan Wajib Pajak berbasis segmentasi

Pada SPT Tahunan PPh WP Badan, Daftar pemegang saham/pemilik modal dan Daftar susunan Pengurus & Komisaris terletak pada:

• Lampiran - III

• Lampiran - IV

• Lampiran - V

• Lampiran - VI

Daftar penyertaan modal pada perusahaan Afiliasi pada SPT Tahunan PPh WP Badan terdapat pada:

• Lampiran - III

• Lampiran - IV

• Lampiran - V

• Lampiran - VI

Penilaian non-NJOP berdasarkan ketentuan, kecuali:

• Penilaian Properti (Kriteria 1 & 2)

• Penilaian Bisnis (Kriteria 1 & 2)

• Penilaian ATB (Kriteria 1 & 2)

• Penilaian Aset Takberwujud ( ATB)

Penilaian dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan menggunakan "Jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima", dalam hal:

• Jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 10 (1) UU PPh)

• Tukar-menukar harta (Pasal 10 (2) UU PPh)

• Aksi korporasi (Pasal 10 (3) UU PPh)

• Penyerahan BKP/JKP yang dipengaruhi Hubungan Istimewa (Pasal 2 (1) UU PPN)

Penilaian dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan menggunakan "Harga Pasar", dalam hal:

• Jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 10 (1) UU PPh)

• Pengalihan harta sebagaimana Pasal 10 (5) UU PPh (e.g. inbreng)

• Aksi korporasi sebagaimana Pasal 10 (3) UU PPh

• Penyerahan BKP/JKP yang dipengaruhi Hubungan Istimewa (Pasal 2 (1) UU PPN)

Penilaian dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan menggunakan "Nilai Pasar", dalam hal:

• Jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 10 (1) UU PPh)

• Pengalihan harta sebagaimana Pasal 10 (5) UU PPh (e.g. inbreng)

• Aksi korporasi sebagaimana Pasal 10 (3) UU PPh

• Penyerahan BKP/JKP yang dipengaruhi Hubungan Istimewa (Pasal 2 (1) UU PPN)

Penilaian dapat dilakukan dalam hal terdapat transaksi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan menggunakan "Harga Pasar Wajar", dalam hal:

• Jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 10 (1) UU PPh)

• Pengalihan harta sebagaimana Pasal 10 (5) UU PPh (e.g. inbreng)

• Aksi korporasi sebagaimana Pasal 10 (3) UU PPh

• Penyerahan BKP/JKP yang dipengaruhi Hubungan Istimewa (Pasal 2 (1) UU PPN)

Penilaian dapat dilakukan dalam hal terdapat data lain yang mengindikasikan ketidakwajaran harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan dan amortisasi sebagimana dimaksud dalam:

• Pasal 4 (2) huruf d UU PPh

• Pasal 11 dan 11A UU PPh

• Pasal 10 (2) & (3) UU PPh

• Pasal 2 (1) UU PPN