Pengujian yang dilakukan PPSPM atas SPP adalah sebagai berikut …

• Kelengkapan dokumen SPP dan lampirannya

• Kebenaran penghitungan tagihan dan kewajiban perpajakan

• Kesesuaian prestasi kerja dengan ketentuan pembayaran di Kontrak

• Semua jawaban benar

Answer explanation

sesuai dengan PMK 210 tahun 2022 pasal 13

Berikut ini merupakan objek pajak penghasilan, KECUALI ...

• Honor yang dibebankan ke APBN

• Jasa yang diberikan oleh Penyedia

• Sewa kendaraan untuk operasional instansi pemerintah

• Dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5juta

Answer explanation

Dokumen bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, melainkan objek bea meterai

Berapakah Pajak atas pembayaran uang makan Sdr. Fulan (Golongan IV) sebesar Rp615.000,- ?

• Rp92.250,-

• Rp30.750,-

• Rp15.375,-

• Rp0,-

Answer explanation

untuk Honor yang diberikan kepada PNS, maka tarif PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

PNS gol I 0%

PNS gol II 0%

PNS gol III 5%

PNS gol IV 15%

sehingga 615.000 x 15% = 92.250

PPh 21 TIDAK dikenakan atas transaksi berikut

• Gaji / Tunjangan yang dibayarkan secara rutin

• Honorarium atas kegiatan yang dibebankan ke APBN

• Uang saku untuk peserta kegiatan

• Uang harian pada unsur perjalanan dinas

Answer explanation

Uang Harian didalam unsur perjalanan dinas bukanlah objek pajak penghasilan karena pada dasarnya tidak menambah pendapatan

Satker A membeli ATK dengan total Rp2.220.000 (termasuk PPN), Berapakah PPh yang harus dipungut Satker A?

• PPh 22 sebesar Rp44.400,-

• PPh 22 sebesar Rp33.300,-

• PPh 22 sebesar Rp40.000,-

• PPh 22 sebesar Rp30.000,-

Answer explanation

Tarif PPh 22 adalah 1,5%

DPP merupakan harga sebelum PPN, sehingga:

Brutto 2.220.000

PPN (220.000)

DPP 2.000.000

PPh 22 = 2.000.000 x 1,5%

PPh 22 = 30.000

Manakah transkasi yang perlu dipotong PPh 22 ?

• Pembelian ATK sebesar Rp1.332.000,-
• Pembelian ATK sebesar Rp3.663.000,- dengan KKP
• Pembelian mebel sebesar Rp4.000.000,-
• Pembayaran service AC sebesar Rp3.300.000,-

Satker A menyewa Kendaraan Operasional untuk Kegiatan Insidentil sejumlah Rp5.550.000,- (termasuk PPN) Berapakah PPh yang harus dipotong Satker A?

• PPh 23 sebesar Rp111.000,-

• PPh 23 sebesar Rp83.250,-

• PPh 23 sebesar Rp100.000,-

• PPh 23 sebesar Rp75.000,-

Answer explanation

Tarif PPh 23 adalah 2%

DPP merupakan harga sebelum PPN, sehingga:

Brutto 5.550.000

PPN (550.000)

DPP 5.000.000

PPh 23 = 5.000.000 x 2%

PPh 23 = 100.000

Transaksi berikut yang TIDAK perlu dipotong PPh 23 adalah ...

• Tagihan PNBP atas sewa kamar

• Transaksi dengan Penyedia yang menyerahkan SKB

• Jasa maklon dengan Penyedia Orang Pribadi

• Semua jawaban benar

PPh pasal 26 dikenakan atas …

• Sewa bangunan untuk kantor instansi pemerintah

• Pembayaran honor Native Speaker yang tidak mempunyai NPWP

• Bea masuk atas barang impor

• Jasa kirim barang ke luar negeri

Answer explanation

PPh pasal 26 dikenakan untuk subjek pajak Luar Negeri

Transaksi berikut yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 adalah …

• Sewa kendaraan untuk kebutuhan insidentil

• Pembayaran fullboard untuk pelatihan

• Pembayaran jasa konstruksi renovasi pos satpam

• Jasa katering untuk rapat koordinasi daerah