Soal PPKn Kelas X Semester Gasal

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, undang-undang ditetapkan secara bersama-sama oleh presiden dan DPR. Dalam proses pembuatan undang-undang tentunya terjadi adu pendapat untuk menguji secara material isi undang-undang tersebut. Ilustrasi tersebut mencerminkan bahwa nilai Pancasila yang terkandung dalam pembuatan undang-undang tersebut adalah ....

• nilai religius

• nilai persatuan

• nilai musyawarah

• nilai kemanusiaan

• nilai keadilan sosial

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasar dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena ....

• Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa

• Pancasila diusulkan oleh The Founding Fathers Indonesia

• nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia

• sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila

• Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI

Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan, bahkan dijadikan norma dasar negara atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut berarti Pancasila ...

• menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun

• menjadi aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat

• merupakan kaidah negara yang berlaku untuk selama-lamanya

• tidak bisa dijadikan pegangan dalam mengikuti perkembangan zaman

• menjadi aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara

Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Di antara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah .....

• menghormati pemeluk agama lain

• mengikuti ibadah pemeluk agama lain

• mencampur aduk agama satu dengan yang lain

• merayakan hari besar beberapa agama secara bersamaan

• meminta pemeluk agama lain untuk menghadiri aktivitas agama yang kita anut

UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek-aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang ....

• wilayah negara

• warga negara dan penduduk

• agama dan kepercayaan

• pertahanan dan keamanan

• macam-macam hak asasi manusia

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia berhak memilih serta melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Akan tetapi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal ...

• 28E ayat (1)

• 28E ayat (2)

• 29 ayat (1)

• 29 ayat (2)

• 30 ayat (1)

Membela dan mempertahankan NKRI sudah menjadi hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semeste (sishankamrata). Perihal mengenai pertahanan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 pasal ...

• 25A

• 26

• 28

• 29

• 30

Andin adalah seorang warga negara Indonesia. Ia menikah dengan Jang Ki Yong, seorang warga negara Korea. Walaupun Andin tinggal di Korea, ia tetap tidak melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Jika pasangan tersebut memiliki anak, status kewarganegaraan anak dari hasil pernikahan tersebut adalah ...

• berkewarganegaraan ganda terbatas

• tidak memiliki kewarganegaraan

• warga negara Indonesia

• warga negara Korea

• selamanya diakui sebagai warga negara Korea dan warga negara Indonesia

Lembaga-lembaga negara di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerja sama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD 1945. Berikut yang merupakan contoh kerja sama antara lembaga eksekutif dan yudikatif yaitu presiden .....

• menerima penempatan duta dari negara lain

• memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

• mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

• memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

• mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

Hasil pemilihan umum tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Apabila terjadi perselisihan tentang hasil pemilu harus diselesaikan melalui lembaga ...

• peradilan militer

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Internasional

• Peradilan tata usaha negara