Kuis Kebijakan Perkreditan (KPKD)

Untuk menjaga agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan pada azas perkreditan yang sehat, maka Kebijakan Perkreditan harus di-review paling lama setiap?

• 2 tahun sekali

• 3 tahun sekali

• 1 tahun sekali

• 5 tahun sekali

Budaya Kerja agar dibangun sejalan dengan, kecuali

• Visi dan Misi

• Four Eyes Principles

• Code Of Conduct

• Good Corporate Governance

Yang termasuk Proses Pemberian Kredit

• Menguraikan mengenai kewajiban Bank untuk melaksanakan dokumentasi dan administrasi kredit

• Identifikasi jenis dokumen yang harus dipelihara

• Menguraikan mengenai target market

• Menguraikan mengenai monitoring dalam proses perkreditan melalui penerapan prinsip pengawasan melekat

Prinsip kehati-hatian perkreditan meliputi, kecuali

• Four-Eyes Principles

• Self Financing

• Core Value

• Prinsip penetapan Kualitas Aset Produktif

Dalam hal terdapat ketentuan perkreditan yang bersifat mendesak dan belum diatur dalam SPK (Standar Prosedur Kredit), maka penegasan terhadap implementasi ketentuan perkreditan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk MP (Memorandum Prosedur) dengan masa berlaku MP maksimum

• 60 bulan

• 12 bulan

• 6 bulan

• 1 bulan

Kolektibilitas 4 dalam penggolongan kualitas kredit adalah

• Special Mention

• Loss

• Doubtful

• Sub Standard

Mitigasi risiko kredit mencakup namun tidak terbatas pada

• Melakukan mark-to-market dengan menilai posisi terhadap pasar

• Memproses setiap proposal kredit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

• Melakukan pengukuran risiko pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

• Melakukan administrasi dokumen secara tertib

Dalam melakukan analisis kredit, perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut

• Permohonan kredit diajukan secara tertulis, baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan kredit lainnya

• Permohonan kredit memuat informasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Bank

• Pemberian kredit harus didasarkan atas data dan informasi yang cukup dan wajar dari (calon) debitur untuk melakukan analisa kredit dan risk assessment.

• Penentuan covenant oleh Bank didasarkan atas hasil analisa terhadap struktur kredit debitur.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung-jawab yang berkaitan dengan perkreditan antara lain

• Menerima laporan tertulis dari manajemen untuk pemberian kredit diatas Rp. 3 Triliun secara individual secara periodik setiap 3 bulan

• Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan

• Mengawasi secara aktif pelaksanaan kebijakan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

• Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank

Dalam hal jumlah seluruh kredit yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5% dari jumlah kredit secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan Regulator sehingga Bank digolongkan sebagai Bank yang menghadapi kredit bermasalah, maka Direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut, kecuali

• Laporan Kredit Bermasalah kepada Regulator

• Kredit bermasalah yang telah dihapusbuku dari neraca Bank (ekstrakomtabel) termasuk penanganan Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA)

• Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah

• Penyusunan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah