Recruitment Test B

Penghasilan neto berikut ini yang dilakukan perhitungan dengan cara disetahunkan kecuali

• Wajib Pajak bekerja sejak bulan Januari dan meninggal dunia pada bulan September tahun yang bersangkutan.

• Mr. Brown bekerja sejak bulan Agustustus 2016 untuk jangka waktu lebih dari enam bulan dan sebelumnya adalah subyek pajak luar negeri.

• Mr. Bush pada bulan Mei 2016 berhenti bekerja dan kembali ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat.

• Sdr. Puji Yuwono dengan status subyek pajak dalam negeri mulai bekerja di PT ABC sejak bulan Agustus 2016.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan banding pelunasan pajak atas SK keberatan yang belum dibayar wajib dilakukan paling lama 1 bulan sejak...

• Tanggal penerbitan surat ketetapan keberatan

• Tanggal penerbitan surat putusan keberatan

• Tanggal pengiriman surat keputusan keberatan

• Tanggal penerbitan surat keputusan keberatan

PT Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar Rp 1.000.000.000.00 untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5.000.000 barel selama 20 tahun ke depan. Produksi minyak bumi tahun 2017 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2017 adalah :

• 300.000.000

• 30.000.000

• 50.000.000

• 100.000.000

Berikut ini biaya/pengeluaran yang bagi pembayarnya tidak dapat dibebankan (Nondeductible) dan bagi obyek PPh (Nontaxable) :

• Fasilitas antar jemput dari perusahaan kepada karyawan

• Fasilitas rumah dinas di daerah terpencil dari perusahaan kepada karyawan

• Fasilitas apartement dari perusahaan kepada Manajer

• Pemberian mobil mewah dari perusahaan kepada pemegang saham WP OP

• Rp 3.870.000.000

• Rp 3.650.000.000

• Rp 3.285.000.000

• Rp 3.505.000.000

Suami mendapat penghasilan dari kerja. Istri selain kerja di satu pemberi kerja, juga mendapat penghasilan dari mengajar (dosen) di suatu kampus (mengajar di hari Sabtu). Penghasilan istri......

• Tidak ada penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan suami

• Yang harus digabungkan dengan penghasilan suami hanyalah penghasilan dari dosen, sedangkan penghasilan dari kerja tidak perlu digabungkan

• Harus digabungkan dengan penghasilan suami sepanjang NPWP istri berbeda dengan NPWP suami

• Harus digabungkan dengan penghasilan suami tanpa melihat NPWP istri apakah sama atau berbeda dengan NPWP suami.

Sebagai dasar penetapan PTKP, manakah pernyataan berikut yang paling benar?

• Semua jawaban benar

• Setiap Pegawai wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga

• Setiap Pegawai wajib menyertakan Kartu Keluarga

• Setiap Pegawai wajib menyertakan Surat Keterangan dari Camat

Novan dan David (Karyawan Asing) bekerja sebagai pegawai tetap di PT. TTH JAYA. Di bulan Oktober 2017 keduanya berhenti bekerja. David kembali ke negara asalnya. Selama bekerja kondisi keduanya sama (penghasilan, PTKP dll):

• Semua jawaban salah

• Di bulan Januari 2017, PPh pasal 21 David lebih besar

• Di bulan Januari 2017, PPh pasal 21 keduanya sama besar

• Di form 1721 A1, PPh pasal 21 terutang Januari-Oktober 2017 keduanya sama besar

PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara, paling lama :

• tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

• 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak

• 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah

• pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaan kepada pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

PT Gu Ling Indonesia adalah perusahaan PMA dari Cina. Pada bulan Januari 2017, salah satu pemegang sahamnya, Gu Ling Co., yang bertempat kedudukan di Beijing, Cina, menjual sebagian saham yang dimilikinya di PT Gu Ling Indonesia kepada PT Berdikari Makmur Sentosa.

Gu Ling Co., tidak menyerahkan Sertifikat Domisili dari otoritas pajak setempat kepada PT Berdikari Makmur Sentosa. Atas transaksi ini :

• Terutang PPh Pasal 26 yang pemotongannya dilakukan oleh PT Gu Ling Indonesia

• Wajib dilakukan penyetoran PPh Pasal 26 oleh Gu Ling Co., selaku penerima penghasilan

• Wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 oleh PT Berdikari Makmur Sentosa

• Hak pemajakannya berada di negara tempat kedudukan WPLN sesuai P3B