Pretest

Tarif Pajak Pertambahan Nilai per 1 April 2022 adalah

• 10%

• 11%

• 12%

• 13%

Batasan peredaran usaha atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi Wajib Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebesar

• lebih dari 600 juta

• lebih dari 1,8 miliar

• lebih dari 2,4 miliar

• lebih dari 4,8 miliar

Berikut yang bukan merupakan karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai:

• Pajak Tidak langsung

• Pajak Objektif

• Pajak Subjektif

• Pajak konsumsi

Ketentuan perundang-undangan yang tidak menjadi dasar pengaturan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah:

•   0%

• 5%

• 10%

• 11%

Yang tidak termasuk transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai:

• Penjualan makanan dan minuman oleh Warung Makan Padang

• Penjualan sepatu olahraga oleh Sport Station

• Penyewaan ruangan toko oleh Bali Mall Galeria

• Penjualan emas perhiasan oleh Melati shop

Transaksi yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

• penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang

• penyerahan BKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang

• penyerahan BKP kepada makelar

• penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

Berikut yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai, kecuali:

• Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

• Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

• Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal:

• 16A

• 16B

• 16C

• 16D

Yang tidak termasuk kewajiban bidang Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak adalah:

• Mendaftarkan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

• Memungut PPN yang terutang dengan Faktur Pajak

• Melaporkan SPT Masa PPN

• Membuat rekapitulasi omset penjualan