KUIS PIDANA dan KONEKSITAS

1. Polsek kota A melakukan penyidikan suatu perkara pencurian di wilayahnya, namun barang bukti pencurian tersebut berupa peti kemas berada di wilayah B. Kepada siapa Polsek Kota A meminta izin/persetujuan penyitaan? 

• a. Pengadilan Negeri A

• b. Pengadilan Negeri B

• c. melimpahkan berkasnya ke polres wilayah b

• d. tidak ada jawaban benar

2. Dalam penyitaan seperti kasus nomor 1, izin penyitaan dari pengadilan negeri A berlaku pada barang

• a. hanya bergerak

• b. hanya tidak bergerak

• c. baik bergerak maupun tidak bergerak

3. Apakah pengadilan negeri B juga turut serta dalam proses penyitaan tersebut?

• a. ya

• b. tidak

Answer explanation

Didasarkan dari aturan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54, pada bab penyitaan :

1. Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/ persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.

2. Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya Mengetahui. (Jawaban nomor 3)

Dan berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983:

“Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berhak memberikan izin dalam hal tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri dimana benda yang disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak”

4. Dalam surat permohonan sita, penyidik tidak memaparkan tersangka atau terlapor baik dalam surat permohonan izin/persetujuan penyitaan maupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Apakah Ketua pengadilan negeri dapat mengijinkan atau memberikan persetujuan penyitaan tersebut?

• a. ya

• b. tidak

Answer explanation

Sema no. 1 Tahun 2022:

Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHAP

5. saat ini jumlah pengadilan peradilan umum berjumlah

• a. 38

• b. 422

• c. 416

• d. 23

Answer explanation

Perma no. 9 tahun 2022

6. saat ini jumlah pengadilan peradilan agama berjumlah

• a. 38

• b. 422

• c. 416

• d. 23

Answer explanation

Perma no. 9 tahun 2022

7. saat ini jumlah pengadilan peradilan militer berjumlah

• a. 38

• b. 422

• c. 416

• d. 23

Answer explanation

Perma no. 9 tahun 2022

8. saat ini jumlah pengadilan peradilan tata usaha negara berjumlah

• a. 38

• b. 422

• c. 416

• d. 23

Answer explanation

Perma no. 9 tahun 2022

9. Register perkara pidana dengan acara cepat

• a. register tindak pidana ringan

• b. register pelanggaran lalu lintas

• c. semua jawaban benar

• d. semua jawaban salah

Answer explanation

Buku II Mahkamah Agung Peradilan umum hal 232

10. Apabila pada hari persidangan perkara pidana acara singkat yang ditentukan, terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir maka berkas…

• a. dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung dengan penetapan

• b. dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan

• c. dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung dapat dengan penetapan maupun tanpa penetapan

• d. semua jawaban salah

Answer explanation

Buku II Mahkamah Agung Peradilan umum hal 231