EKONOMI SYARIAH KEL 9 OJK

Dalam menyelesaikan sengketa OJK dibantu melalui lembaga ...

• LAPS

• OJK

• DPS

• Bank Syariah

Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan dalam OJK yaitu ..

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

• Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009

Yang termasuk dalam unsur sanksi hukum adalah..

• Sanksi reaksi dan sanksi kekuatan

• Sanksi privat dan sanksi publik

• Sanksi kekuatan atau kekuasaan

• Semua benar

Apa saja yang termasuk wewenang dari pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan,OJK ...

• Pengaturan dan pengawasan di lembaga bank syariah,Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah,Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank.

• Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan,Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank,Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank

• Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,Pengaturan dan pengawasan mengenai kepemimpinan bank,Pengaturan dan pengawasan mengenai kelola bank

• Pengaturan dan pengawasan mengenai kelola bank,Pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan 2 pendekatan yaitu....

• Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)dan Pengawasan Khusus (Special Surveillance)

• Pengawasan Intensif (Intensive Supervision) dan Pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision/RBS)

• Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance Based Supervision/CBS),dan Pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision/RBS)

• Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance Based Supervision/CBS),dan Pengawasan Khusus (Special Surveillance).

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

1.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

2.Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

3.Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;

4.Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis,dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

5.Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

6.Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

Yang benar adalah...

• 1 2 5 6

• 1 2 3 4

• 2 3 4 5

• 6 4 3 2

Siapa yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah?

• Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah.

• Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

• Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

• Bank Indonesia dan Bank Mandiri Syariah.

Tujuan OJK dibentuk adalah, kecuali..

• Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel

• Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

• Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

• Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak jasa keuangan

Apa yang dimaksud dengan kewenangan untuk mengenakan sanksi oleh OJK?

• Kewenangan untuk menjual aset bank yang tidak memenuhi ketentuan

• Kewenangan untuk menutup bank yang tidak memenuhi ketentuan

• Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan

• Kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan

Dalam menyelesaikan sengketa OJK dibantu melalui lembaga ...

• LAPS

• OJK

• DPS

• Bank Syariah