Soal Try Out Pengadaan Barang dan Jasa

Di dalam tahapan Siklus Manajemen Rantai Pasok, Proses melakukan pencarian pasokan dan pengadaan barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dilakukan dengan penelusuran pasokan dan penyedia, pemilihan penyedia, pengiriman dari penyedia merupakan tahapan

• Plan

• Source

• Make

• Deliver

Answer explanation

Lihat pada Modul Pengantar Manajemen Rantai Pasok pada BAB.II Konsep Dasar Manajemen Rantai Pasok tentang Siklus Manajemen Rantai Pasok hal.15

Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan siklus Source pada Manajemen Rantai Pasok adalah……

• Menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP

• Melakukan pengendalian kualitas/mutu berdasarkan kontrak yang programnya disiapkan penyedia

• Melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia.

• Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target lima tahun, program, dan rencana kinerja tahunan

Answer explanation

Lihat pada Modul Pengantar Manajemen Rantai Pasok pada BAB.III Keterkaitan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Manajemen Rantai Pasok hal.34 dan hal.38

Berikut ini yang merupakan Sektor Nirlaba adalah ……

1.      Lembaga pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal

2.      industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri teknologi dan informasi, dan lain-lain.

3.      Lembaga sosial kemanusiaan yaitu lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial kesehatan, lembaga bantuan sosial kemasyarakatan, lembaga sosial korporasi.

4.      Pekerjaan dan layanan yang berbasis proyek: pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, penyelenggaraan kegiatan, jasa konsultansi.

5.      Berbagai sektor jasa: transportasi, akomodasi, alih daya, dan jasa lainnya.

• 1, 2, 3, 4

• 1, 3, 4, 5

• 1, 2

• 1, 3

Answer explanation

Lihat pada Modul Pengantar Manajemen Rantai Pasok pada BAB.III Keterkaitan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Manajemen Rantai Pasok hal.27

Agar mencapai hasil yang tepat sasaran, Penerapan Manajemen Rantai Pasok (SCM) pada program atau pun kegiatan di sektor pemerintah harus dilaksanakan pada berbagai tingkatan manajerial yaitu ….

• Level Inisiasi, Level Taktis, dan Level Operasional

• Level Strategis, Level Taktis, dan Level Operasional

• Level Proaktif, Level Taktis, dan Level Operasional

• Level Esensi, Level Taktis, dan Level Operasional

Answer explanation

Lihat pada Modul Pengantar Manajemen Rantai Pasok pada BAB.IV Penerapan Manajemen Rantai Pasok Dalam PBJP hal.49

Kabupaten X membutuhkan petugas kebersihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Kabupaten X dapat melakukan melalui pengadaan…

• Barang

• Jasa Lainnya

• Jasa Konsultansi

• Pekerjaan Konstruksi

Answer explanation

Lihat pada Modul 2 Pengantar PBJP Bab 2 Ketentuan Umum PBJP Halaman 14

Berikut ini yang BUKAN merupakan Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah…

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD

• Pengadaan Barang/Jasa pada badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah

• Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

• Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Answer explanation

Lihat pada Modul 2 Pengantar PBJ Bab II bagian ruang lingkup PBJP Halaman 13

Perguruan Tinggi ABC merencanakan pembelian Komputer untuk unit laboratorium Pendidikan dengan peruntukan sebagai laboratorium praktek aplikasi komputer. Hasil survey dan berbagai pertimbangan PPK menetapkan spesifikasi komputer dengan TKDN tertinggi. Tindakan PPK sudah menggambarkan tujuan pengadaan

• Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

• Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

• Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan

Answer explanation

Lihat pada Modul 2 Pengantar PBJ bab III Tujuan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Halaman 21-22

Salah satu implementasi dari kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah

• Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 Miliar dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil

• Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektronik

• Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %

• Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam negeri

Answer explanation

Lihat pada Modul 2 Pengantar Pengadaan barang/Jasa Pemerintah - Bab 4 Kebijakan PBJP Hal 34-35

Saudara RR adalah salah seorang Personil Pokja Pemilihan dalam Pengadaan ATK di kantornya yang kebetulan menjadi komisaris CV. NMR. Tahun ini Saudara RR melalui CV. NMR ikut memasukkan penawaran harga pada paket ATK di kantornya. Bagaimana pendapat Anda atas tindakan Saudara RR?

• Sesuai dengan prinsip PBJ

• Melanggar prinsip PBJ

• Sesuai dengan etika PBJ

• Melanggar etika PBJ

Answer explanation

Lihat Modul 2 hal. 58-59 IK 1.5 dan Pasal 7 Perpres No 16 Tahun 2018 beserta perubahannya

Pada tahun 2023 KPA sebuah Perguruan Tinggi mengusulkan pembangunan sarana olah raga (Lapangan Tenis Outdoor/Terbuka) dengan lokasi di Lahan perluasan kampus yang masih kosong, dari catatan aset sudah terdapat sebuah Lapangan Tenis yang masih layak dan representatif dengan jadwal pemakaian tidak terlalu padat. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan pertimbangan lain karena kebutuhan Gedung Pendidikan lebih layak diutamakan. Etika Pengadaan Barang/Jasa yang KURANG TEPAT dalam keputusan KPA adalah…

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

• Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa

• Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Answer explanation

Lihat pada Modul 2 Pengantar PBJ bab VI Etika Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Halaman 54