Gratifikasi-BK-WBS

Di bawah merupakan dasar hukum pengendalian gratifikasi, kecuali..

• UU Nomor 20 Tahun 2001

• Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019

• Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2022

• Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 5, Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2022, Laporan Gratifikasi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali…

• Identitas Pelapor

• Jabatan Pelaku Gratifikasi

• Tempat dan Waktu Penerimaan / Penolakan Gratifikasi

• Jabatan Pelapor

yang bukan merupakan hak bagi pelapor gratifikasi adalah...

• Mendapat penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi

• memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi

• Memperoleh Perlindungan

• Mendapat reward berupa tunjangan kesehatan dan kehidupan yang layak

Salah satu pengertian dari 4 Big No’s yaitu “Tidak menerima komisi, tanda terimakasih dan bentuk uang dan bentuk lainnya”, hal tersebut merupakan pengertian dari..

• No Bribery

• No Kick Back

• No Gifts

• No. Luxurious Lifestyle

Yang bukan merupakan sumber penyebab benturan kepentingan, yaitu

• Penyalahgunaan wewenang

• Perangkapan Jabatan

• Hubungan Afiliasi

• Penilaian obyek secara obyektif

yang bukan contoh Penanganan benturan kepentingan, yaitu..

• Mengutamakan kepentingan publik

• Menciptakan  keterbukaan  penanganan  dan  pengawasan  benturan kepentingan

• Menciptakan budaya organisasi yang toleran terhadap Benturan Kepenting

• Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan

Salah satu dasar hukum dari benturan kepentingan, yaitu

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999

• SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2017

• SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018

Langkah-langkah pengendalian benturan kepentingan, antara lain, kecuali…

• Menyusun Peta Benturan Kepentingan

• Menjalankan mitigasi atas risiko yang belum teridentifikasi

• Melakukan identifikasi afiliasi

• Menjalankan mitigasi atas risiko yang telah teridentifikasi

Di bawah ini, siapa yang berpotensi dalam benturan kepentingan?

• Mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan

• Mempunyai tugas dan fungsi menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya

• Pegawai teladan yang menjalankan fungsi dan tugas sesuai SOP

• Mempunyai kewenangan dalam pengadaan dan asesmen pegawai

Whistleblower dapat menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Inspektorat Jenderal melalui WBS dengan alamat link…

• http://wispu.pupr.go.id.

• http://wbs.pu.go.id.

• http://wbs.pupr.go.id.

• http://wispu.pu.go.id.