Aspek Hukum Dalam Ekonomi IV A

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Defenisi dikemukakan oleh ..............

sumber: ppt Dosen

• Van Apeldoorn

• Ernst Utrecht

• S.M. Amin

• J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto

Berikut ini yang termasuk dalam Unsur-unsur Hukum, Kecuali ...........

sumber: ppt dosen

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

• Peraturan itu bersifat memaksa

• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

• Peraturan Untuk golongan tertentu

Dalam Asas Peraturan Perundang-undangan dikenal dengan istilah atau adagium Lex spesialis derogat lex generalis. makna dari asas tersebut adalah........

Sumber: Pemaparan di Kelas

• Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum

• Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/ peraturan yang derajatnya di bawahnya

• Undang-undang yang lama dinyatakan tidak

  berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama

• Suatu Undang-undang tidak boleh berlaku surut

Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan disebut .......

Sumber : ppt Dosen

• Hukum Pidana

• Hukum Acara

• Hukum Publik

• Hukum Privat

KUH Perdata merupakan singkatan dari .........

Sumber: Pemaparan dikelas

• Kitab Usaha Hukum Perdata

• Kitab Unit Hukum Perdata

• Kitab Undang-undang Hukum Perdata

• Kitab Perundangan Hukum Perdata

Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika maka disebut dengan .........

Sumber : Makalah Kelompok 2

• Perikatan bersyarat

• Perikatan dengan Ketetapan Waktu

• Perikatan murni

• Perikatan Tanggung-menanggung (Tanggung Renteng)

Dalam hukum jaminan terdapat asas yang menjelaskan bahwa bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan. maka termasuk dalam asas ........

Sumber : Makalah Kelompok 3

• Asas Publicitet

• Asas Specialitet

• Asas Inbezittstelling

• Asas Horizontal

Dalam Hukum Kepailitan terdapat Undang-undang yang mengatur hal tersebut, hal ini terdapat dalam Undang-undang .........

Sumber : Makalah Kelompok 4

• UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• UU No. 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH, M.SI. M.Hum Asas-asas dalam Hukum Kepailitan yang menganut asas Integrasi adalah .....

Sumber : Makalah Kelompok 4

• ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan

• bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional

• satu asas Undang-Undang dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundangan-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melauli proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang

• satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur

Manfaat adanya program corporate social responsibility ini secara kongkrit dalam jangka pendek adalah ....

Sumber : Makalah Kelompok 5

• Peningkatan daya beli masyarakat pada perdagangan yang mengandalkan kebutuhan masyarakat

• Peningkatan sarana dalam masyarakat guna menumbuhkan kekayaan hidup

• peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha (bisnis) baru maupun untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan dan kesehatan masyarakat secara luas

• meingkatkan pendapatan ekonomi masyarakat