PPKN 10 S1 HAL 057

Bagaimana kaidah filosofis dalam isi produk perundang-undangan?

• Keharusan adanya kewenangan dari Peraturan Perundang-undang

• Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyaraka

• Setiap masyarakat mampunyai rehtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan lain-lain

• Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya

Apa kedudukan UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005?

• Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government

• Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (Local State Government)

• Kedudukan paling tinggi dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

• Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya

Bagaimana posisi dan peran Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?

• Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusa

• Kabupaten/kota mempunyai ke wenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa

• Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa

• Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif

Apa arti dasar sosiologis (sociologishe gelding)?

• Menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu

• Hal yang sangat penting dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan

• Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat

• Apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan lain-lain

Hal yang menunjukkan dasar yuridis (juridische gelding) adalah ......

• Bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatnya

• Tidak ada kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undang dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi

• Keharusan adanya kewenangan dari Peraturan Perundang-undang

• Bebas dan tidak harus terikat dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya