POSTES ELEMEN 2 UNIT 2

Istilah konstitusi dalam bahasa yang berbeda-beda memiliki arti hukum dasar. Berikut di bawah ini tidak termasuk arti konstitusi menurut berbagai bahasa adalah…

               

• Dalam bahasa Inggris “Constitution”

• Dalam bahasa Belanda “Constitutie”

                 

• Dalam bahasa Inggris “ Conklution”

           

•      Dalam bahasa Jerman “Kontitution”

                 

• Dalam bahasa Perancis “Constituer”

 Konstitusi pada umumnya dibagi dua yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Berikut di bawah ini adalah contoh konstitusi tidak tertulis …

               

• Konvensi

                

• Peraturan daerah

•                  Peraturan Pemerintah

            

• Keputusan Presiden

                  

• UUD 1945

Berikut di bawah ini adalah contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia …

A.                 

• Kitab Undang-undang hukum pidana

• Kitab Undang-undang hukum perdata

• Peraturan pemerintah pengganti Undang - undang

• Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR

• Pidato Presiden pada saat Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Maka Undang-Undang Dasar adalah …

               

• Naskah peraturan sebuah negara yang tidak boleh diubah kapan saja

• Naskah yang memaparkan tugas pokok dari badan-badan sebuah negara

• Bagai mana badan-badan negara tidak diatur dalam Undang-undang Dasar

• Udang-undang yang mengatur kegiatan pokok warga negara

•               Membuktikan bahwa UUD 1945 memiliki kekuatan yang sangat tinggi

Dalam hierakhi dan hubungan antar regulasi konstitusi merupakan aturan hukum yang paling tinggi dan fundamentaql sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Berikut di bawah ini urutan perundang-undangan di bawah UUD 1945 menurut UU No. 12 Tahun 2011

 

1.      Peraturan daerah

2.      Ketetapan MPR

3.      Peraturan Presiden

4.      Peraturan Pemerintah

5.      Undang – Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dari pernyataan di atas maka urutan yang tepat adalah...

• 1, 2, 3, 4, 5

              

• 2, 3, 4, 1, 5

• 2, 5, 4, 3, 1

• 4, 5, 3, 2, 1

• 5, 4, 3, 2, 1

Salah satu alasan mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 adalah ...

A.                 

• UUD 1945 adalah pondasi bagi bangsa Indonesia

• UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi

• UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum

• Pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 bersifat memaksa

• Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum

 Dalam  pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Berikut di bawah ini adalah produk turunan langsung dari isi pasal UUD 1945 tersebut adalah ...

• Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik ekonomi

• Tap MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

• UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

• UU No. 39 Tahun 2009 tentang kesehatan

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1, disebutkan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka produk turunan yang tepat berupa Undang-undang adalah sebagai berikut ...

 

• Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

• UU No. 2 tahun 2022 tentang kepolisian Negara RI

• UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

• UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

• UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang ITE

Sifat dari sebuah kesepakatan bersama yang bisa berubah dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman dan dapat berlaku sementara saja disebut ...

• Rigid

• Kaku

•                Berwibawa

• Fleksibel

• Menyesuaikan

Perhatikan gambar berikut !

Dari gambar tersebut dapat  disimpilkan telah terjadi pelanggaran norma berikut ini ...

• Agama

•               Kesopanan

• susila 

• Adat

• Hukum