MPP Ahli

Fungsi yang tidak termasuk Sistem  Administrasi Keuangan  Negara yakni

• Perencanaan

• Pengoranisasian

• Pelaksanaan

• Pengendalian

Menurut LAN, Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  pemerintah  (SAKIP)  merupakan  instrumen  yang  digunakan instansi  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan

• Amanah menjalankan peran pemerintahan

• Penggunaan dan akuntabilitas sumber daya

• Wewenang dan otorisasi pemerintahan

• Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum  yang  terkait  dengan  pemilikan  dan/atau  penguasaan  objek  sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan pendekatan merumuskan keuangan dari sisi

• Tujuan

• Subjek

• Objek

• Proses

Pengaturan  mengenai  pengelolaan  keuangan  negara  mencakup  seluruh kegiatan perencanaan,  penguasaan,  penggunaan,  pengawasan,  dan  pertanggungjawaban keuangan negara, yang kurang tepat yakni

• Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

• Asas‐asas umum pengelolaan

  keuangan negara

• Kedudukan  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara

• Ketentuan mengenai penyusunan, dan susunan penetapan APBN

Asas pengelolaan keuangan negara yang mempertahankan  hak  budget  dari  dewan  secara  lengkap,  dalam  arti  semua  pengeluaran  harus  tercantum  dalam  anggaran.  Dengan  demikian, yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya, yakni

• Asas  universalitas

• Asas  kesatuan

• Asas  proporsionalitas

• Asas  keterbukaan

Kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dimiliki  presiden yang bersifat khusus, kecuali

• Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN

• Menetapkan  keputusan rincian APBN

• Menetapkan  keputusan dana perimbangan

• Menetapkan  penghapusan aset dan piutang negara

Kewenangan  presiden  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dilimpahkan kepada pejabat negara, yaitu sebagian kewenangan yang bersifat umum dikuasakan kepada  menteri/pimpinan  lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintahan  non kementerian  negara. Dalam  melaksanakan  kewenangan  umum  tersebut,  menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran mempunyai tugas, kecuali

• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

• Melaksanakan  pemungutan  penerimaan  negara  bukan  pajak  dan menyetorkannya ke kas negara

• Mengelola  piutang  dan  utang  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

Otorisasi yang mempunyai akibat  langsung  terhadap  penerimaan  dan/atau  pengeluaran  negara merupakan otorisasi yang bersifat

• Luas/Umum

• Sempit/Khusus

• Langsung

• Utama

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan, kecuali

• Menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antardaerah,  antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah

• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

• Menjamin terselenggaranya pemerintahan secara akuntabel

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat  waktu,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan merupakan prinsip penganggaran

• Transparansi dan akuntabilitas anggaran

• Disiplin anggaran

• Efisiensi dan efektivitas anggaran

• Keadilan anggaran