KUIS HAM GENDER DISABILITAS

SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA HAKIKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAHKLUK TUHAN YANG MAHA ESA DAN MERUPAKAN ANUGERAH-NYA YANG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH, DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA SERING DISEBUT SEBAGAI

• HAK PRIBADI

• HAK PUBLIK

• HAK PERSONAL

• HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR EKSPLISIT TENTANG HAK ASASI MANUSIA ADALAH....

• UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

• UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999

• UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

• UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

DIBAWAH INI MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN MANUSIA, KECUALI....

• Hak berserikat

• Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

• Hak Atas Kebebasan Pribadi

• Hak Mengembangkan Diri

KARAKTERISTIK PENGERTIAN DARI GENDER SEPERTI YANG DIRINCI DIBAWAH INI KECUALI....

• Tidak bersifat Kodrat

• Dapat ditukar

• Berlaku kapan dan dimana saja

• Dapat berubah

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI DAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN YANG SETARA SEBAGAI MANUSIA DI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DAN SAMA-SAMA MENDAPATKAN AKSES, MAMPU BERPARTISIPASI DAN MEMILIKI KONTROL SERTA MENDAPATKAN MANFAAT DARI INTERVENSI PEMBANGUNAN MERUPAKAN DEFINISI....

• KESETARAAN GENDER

• KEADILAN GENDER

• PEMBERDAYAAN GENDER

• KETIMPANGAN GENDER

Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan disebut sebagai....

• Indeks Pemberdayaan Gender

• Indeks Ketimpangan Gender

• Indeks Pembangunan Gender

• Indeks Pembangunan Manusia

WUJUD KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER ANTARA LAIN DITUNJUKKAN DARI...

• AKSES

• KESADARAN TENTANG GENDER

• PERLINDUNGAN

• PEMBERDAYAAN

Derajat Kecacatan

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik menjelaskan ketika seseorang dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain termasuk di dalam orang yang memiliki derajat kecacatan....

• 4

• 3

• 2

• 1

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlakuan khusus tersebut meliputi hal berikut ini, kecuali...

• aksesibilitas

• akomodasi

• prioritas pelayanan

• fasilitas pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri yaitu sekitar

• 1%

• 2%

• 3%

• 5%