BIMTEK_KEPSER

Pemberkasan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) disusun dengan struktur:

• KKP Utama, KKP Sekunder dan KKP Dokumen Pendukung

• KKP Utama, KKP Rincian dan KKP Dokumen Pendukung

• KKP Utama, KKP Rincian dan KKP Dokumen Pemeriksaan

Sumber data pemeriksaan berasal dari:

• Hasil Pengawasan, Pengaduan Masyarakat dan Analisa Data Mandiri

• Pengaduan Masyarakat, Data Potensi Kantor Pusat dan Analisa Data Mandiri

• Hasil Pengawasan, Pengaduan Masyarakat dan Analisa Data Kantor Pusat

Batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi pemberi kerja paling lambat adalah:

• 5 hari kerja sejak SPHP diterima oleh pemberi kerja

• 3 hari kalender sejak SPHP diterbitkan dan diserahkan ke pemberi kerja

• 3 hari kerja sejak SPHP diterima oleh pemberi kerja

Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, diatur dalam:

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013

• Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

• Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2015

Dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL), dokumen yang dimintakan ke Badan Usaha minimal terdiri dari:

• Data primer (data keluarga pekerja) dan Data sekunder (Data Pph Form 1721, Data BP Jamsostek, dan Data sampel gaji atau sumber data lain yang dianggap valid

• Data primer (data kepegawaian), data sekunder (data BP Jamsostek, Data Pph Form 1721, Sampel Gaji per level jabatan dan atau sumber data lain yang dianggap valid)

• Data primer (data kepegawaian) dan data tersier (data BP Jamsostek, Data Pph Form 1721 dan sampel slip gaji)

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Nilai Gaji PNS sesuai dengan Pangkat dan Golongannya adalah ?

• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Nilai Gaji TNI sesuai dengan Pangkat dan Golongannya adalah ?

• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Nilai Gaji POLRI sesuai dengan Pangkat dan Golongannya adalah ?

• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Tahapan dalam mekanisme peningkatan akurasi data PNS adalah

• Persiapan-Eksekusi-Konsolidasi-Tindak Lanjut Kasuistik

• Persiapan-Konsolidasi-Tindak Lanjut Kasuistik-Eksekusi

• Persiapan-Konsoliasi-Eksekusi-Tindak lanjut Kasuistik

Manakah cara yang digunakan dalam mencegah pemanfaatan akses oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ?

• Mengikat hak akses dari OPD/SKPD dengan satu alamat email sesuai dengan Pakta Integritas yang ditandatangani diatas materai

• Membuat komitmen bersama dengan masing-masing OPD/SKPD

• Meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah