FINAL TEST

Visi Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026, adalah:

• Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua;
• Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua;
• Kota Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua;
• Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua.

Tiga jenis urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

• Absolut, Wajib Pelayanan Dasar, dan wajib Non-Pelayanan dasar;
• Absolut, Pemerintahan Umum, dan Konkuren;
• Absolut, Wajib, dan Pilihan;
• Absolut, Wajib dan Penunjang

Salah satu penjabaran urusan Pemerintah yang ada di Daerah, yaitu urusan pemerintah bidang…

• Fiskal;
• Keagamaan;
• Luar negeri;
• Pendidikan.

Salah satu tugas Perangkat Daerah dalam bidang Pendidikan di Kota Makassar, adalah:

• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), baik di tingkat SD maupun SMP;
• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), pada tingkat SMK;
• Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik di tingkat Pendidikan usia dini;
• Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), pada tingkat Pendidikan menengah.

Fungsi PPPK dalam Perangkat Daerah, yaitu…

• Pembuat kebijakan untuk urusan pemerintahan umum;
• Penyelemat Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka bela negara;
• Pelayan publik sesuai kewenangan yang melekat pada urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah masing-masing;
• Pemerhati dan pengayom masyarakat dalam pemberian bantuan sosial

Unsur ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari….

• CPNS dan PNS;
• Pegawai Honorer dan PPPK;
• PNS dan PPPK;
• PNS dan Pegawai Honorer.

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 diatur bahwa PNS dan PPPK merupakan ….

• Pegawai ASN;
• Kedudukan ASN;
• Unsur ASN;
• Penugasan ASN.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur tentang ….

• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Aparatur Sipil Negara;
• Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini yang merupakan fungsi dari PPPK, adalah:

• Pengayom masyarakat;
• Pembela dan pengadvokasi masyarakat;
• Pelayan Publik;
• Pemberi bantuan sosial.

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan merupakan pengertian dari…

• Pegawai Honorer;
• Pegawai Negeri Sipil;
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Pejabat Fungsional.