Lomba HATIWASDA 2023

Laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat beberapa hal-hal sebagai berikut :

• Uraian pendahuluan - Berita Acara Pemeriksaan - Kesimpulan atau Pendapat – Rekomendasi – Lampiran-lampiran

• Uraian pendahuluan – Daftar Nama Hakim Tinggi yang memeriksa - Kesimpulan atau Pendapat – Rekomendasi – Lampiran-lampiran

• Uraian pendahuluan - Berita Acara Pemeriksaan – Rekomendasi – Lampiran-lampiran

• Uraian pendahuluan - Berita Acara Pemeriksaan - Kesimpulan atau Pendapat –Lampiran-lampir

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA Nomor :

• 5 Tahun 2016

• 6 Tahun 2016

• 7 Tahun 2016

• 8 Tahun 2016

PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang

• Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

• Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

• Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

• Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Bagi Pengadilan Negeri yang sudah mendapatkan ijin untuk melaksanakan register elektronik pada tahap I berlaku ketentuan

• Tidak lagi mengisi seluruh register manual

• Hanya mengisi secara manual register induk dan register-register lainnya yang belum ada di SIPP

• Tidak lagi mengisi jurnal keuangan pada SIPP

• Masih tetap mengisi seluruh buku register secara manual

Ada berapa tahap untuk melepaskan pengisian buku register secara manual?

• 1 Tahap

• 2 Tahap

• 3 Tahap

• 4 Tahap

Back up database SIPP sebaiknya dilakukan

• Minimal 1x dalam 1 hari

• Minimal 1 Minggu 1x

• Minimal 1 Bulan 1x

• Minimal setiap jam

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terdiri atas:

• 4 dan 2 Sasaran Strategis

• 2 dan 4 Sasaran Strategis

• 1 dan 3 Sasaran Strategis

• 3 dan 1 Sasaran Strategis

   

Salah satu sasaran strategis pada IKU Pengadilan Negeri, kecuali :

• Pembangunan Zona Integritas

• Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

• Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

•      Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Unsur penilaian dalam Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) terdiri atas, kecuali

• Kesesuaian

•   Kelengkapan

• Kepatuhan

• Ketertiban

Pelaksanaan Anonimisasi putusan merupakan tanggungjawab :

• Majelis Hakim

• Ketua Majelis

• Panitera Muda

• Panitera Pengganti