Evaluasi Sistem Tanam Paksa dan Kebijakan Politik Etis

Pada tahun 1825-1830, pemerintah Belanda hampir bangkrut karena kas negara yang kosong setelah mengalami masa – masa perang yaitu Perang Diponegoro di Jawa dan perang – perang di Eropa diantaranya pemecahan wilayah Belgia dari negara Belanda. Untuk mengisi kekosongan kas negara maka Raja William I pada 1828, memanggil Van Bosch dan memutuskan untuk melaksanakan sebuah kebijakan untuk mengisi kekosongan kas negara, kebijakan yang dimaksud adalah

• Cultuurstelsel

• Romusa

• Cultuure Procente

• Hak Ekstrapasi

• Vrevilage Leverente

Pada bulan Januari 1830, Van Den Bosch tiba di Hindia Belanda dengan membawa rancangan Sistem Tanam Paksa dan langsung diterapkan dengan merubah pulau Jawa menjadi eksportir besar dari produk-produk agraria (kopi, tebu dan nila ), dengan keuntungan dari penjualannya mengalir hampir semua ke pemerintah Belanda.  Tujuan Van Den Bosch di Jawa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut yang dilakukan Van Den Bosch adalah

• Memberi bibit-bibit tanaman komiditi

• Menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, tebu dan nila,tembakau

• Memberikan pelatihan untuk menaman tanaman komiditi

• Mengangkat Bupati sebagai pengawas perkebunan

• Melarang menanam tanaman selain tanaman komoditi

Sebelum dilaksanakanya sistem tanam paksa, Van Den Bosch mengeluarkan kebijakan-kebijakan sistem tanam paksa yang tidak merugikan petani peribumi, seperti Tanah yang disediakan oleh warga dibebas pajakkan oleh pemerintah dan jika terjadi kegagalan panen akibat bencana alam maka akan ditanggung pemerintah. Tetapi setelah sistem tanam paksa dilaksanakan banyak sekali penyimpangan yang mengakibatkan penderitaan pada orang pribumi. Berdasarkan pemaparan diatas, penyebab dari penyimpangan sistem tanam paksa adalah

• Permintaan pasar yang sangat banyak

• Langkanya bibit-bibit tanaman komiditi ekspor

• Adanya kebijakan pemberian Cultuur procenten

• Tuntutan dari pemerintah pusat yang harus segera mengisi kekosongan kas negara

• Diangkatnya Bupati menjadi pengawas

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada tujuan pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah.  Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu dampak negatif bagi warga pribumi adalah

• Hutang Belanda dapat ditutupi

• Kas negara mulai terisi

• Menderita kemiskinan yang berkepanjangan.

• Mulai mengenal berbagai jenis tanaman baru

• Terbukanya lapangan pekerjaan

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901 hasil dari protesnya golongan liberal karena sistem tanam paksa banyak sekali terjadi penyimpangan sehingga dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat, sehingga pemerintah Belanda pada tahun 1901 mengeluarkan kebijakan

• Kebijakan Politik etis

• Kebijakan Terimakasih

• Kebijakan Devide At Impera

• Kebijakan Vrevilage Leverente

• Kebijakan Ekonomi Perang

Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri, seperti seorang asisten residen Lebak. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar (lelang kopi perdagangan Belanda) dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Tokoh yang dimaksud adalah

• Eduard Douwes Dekker

• Van De Venter

• Fransen van der Putte

• Ernest François Eugène Douwes Dekker

• Van Den Bosch

Gambar diatas adalah salah satu pelaksanaan dari tiga kebijakan van deventter yaitu di bidang pendidikan ( Edukasi ), dimana dengan kebijakan ini pemerintah Belanda mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat pribumi. Tetapi pada kenyataanya kebijakan ini pun mengalamai penyimpangan dimana pada program pendidikan ( Edukasi ) Pemerintah Belanda selain memiliki tujuan meningkatkan SDM dan pengurangan buta huruf, tetapi juga

• Ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah

• Ingin memperoleh tenaga kerja yang handal tetapi dari golongan pribumi

• Diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

• Diharapkan lebih faham tentang berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

• Diharapakan warga pribumi lebih bisa diatur