AOAL UJIAN EVALUASI

Unsur ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari….

• CPNS dan PNS;
• Pegawai Honorer dan PPPK;
• PNS dan PPPK;
• PNS dan Pegawai Honorer.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah:

• PP No. 22 Tahun 214
• PP No. 71 Tahun 2015
• PP No. 12 Tahun 2017
• PP No. 49 Tahun 2018

Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah:

• Jabatan Sub Koordinator;
• Jabatan Pengawas;
• Jabatan Administrator;
• Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tuinggi.

Kriteria jabatan yang menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan oleh PPPK, adalah:

• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan pendapatan asli daerah;
• Jabatan yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi;
• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan SPM daerah;
• Jabatan yang diperlukan untuk peningkatan akses jaringan sosial kemasyarakatan.

Salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi Pejabat Fungsional Guru, adalah:

• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
• Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005;
• Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005;
• Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005.

Ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Kinerja, adalah:

• Peraturan Menpan RB No. 6 tahun 2022;
• Peraturan Menpan RB No. 6 Tahun 2021;
• Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2021;
• Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2022.

Proses yang dilakukan dalam merancang SKP, adalah:

• SKP disusun dengan memperhatikan SOTK, uraian jabatan, SKP atasan langsung yang disusun bersama antara PNS yang bersangkutan dengan Pejabat Penilaia Kinerja dan/atau Pengelola Kinerja;
• SKP disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah, perjanjian kinerja, SKP atasan langsung yang disusun bersama antara PNS yang bersangkutan dengan Pejabat Penilaia Kinerja dan/atau Pengelola Kinerja;
• SKP disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah, perjanjian kinerja, SOTK, SKP atasan langsung yang disusun bersama antara PNS yang bersangkutan dengan Pejabat Penilaia Kinerja dan/atau Pengelola Kinerja;
• SKP disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah, perjanjian kinerja, SOTK, uraian jabatan, SKP atas langsung yang disusun bersama.

Alur penilaian kinerja, meliputi aktivitas….

• Penilaian bukti SKP berupa hasil dokumen penilaian kinerja dan penilaian perilaku kerja yang dilakukan secara berkala;
• Penilaian kinerja berupa hasil pengukuran SKP dengan dokumen penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja SKP yang dilakukan secara berkala;
• Penilaian SKP berupa hasil pengukuran kinerja dengan dokumen penilaian kinerja dan penilaian perilaku kerja yang dilakukan secara periodik;
• Penilaian SKP berupa hasil pengukuran kinerja triwulanan dengan dokumen penilaian kinerja tahunan dan penilaian perilaku kerja yang dilakukan secara periodik;.

Tahapan Evaluasi Kinerja Priodik Pegawai, meliputi:

• Menetapkan capaian kinerja organisasi, predikat kinerja priodik pegawai., dan pola distibusi predikat kinerja priodik pegawai;
• Menetapkan capaian kinerja organisasi, pola distibusi predikat kinerja priodik pegawai, dan predikat kinerja priodik pegawai;
• Menetapkan capaian kinerja priodik pegawai, dan pola distibusi predikat kinerja priodik pegawai;
• Menetapkan capaian kinerja organisasi, dan predikat kinerja priodik pegawai.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil evaluasi kinerja sebagai rencana tindak lanjut penilaian perilaku kerja, adalah:

• Menerapkan core value ASN-BerAKHLAK sebagai wujud perilaku ASN yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat;
• Merencanakan penerapan core value ASN-BerAKHLAK sebagai wujud perilaku ASN yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat;
• Mengoptimalkan penerapan core value ASN-BerAKHLAK sebagai wujud perilaku ASN yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat;
• Mensosialisasikan penerapan core value ASN-BerAKHLAK sebagai wujud perilaku ASN yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat.