Tax Goes to School SMKN 1 Tanah Pinem

Tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku sejak:

• 1 April 2022

• 1 April 2023

• 1 April 2024

• 1 April 2025

Penghasilan Kena Pajak yang dikenai tarif progresif sebesar 35% adalah untuk lapisan penghasilan yang jumlahnya diatas:

• 2 Milyar

• 3,5 Milyar

• 5 Milyar

• 7,5 Milyar

Tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022 adalah sebesar:

• 20%

• 22%

• 25%

• 30%

Sesuai dengan PMK-112/PMK.03/2022, WP Orang Pribadi dapat mulai menggunakan NIK sebagai NPWP dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sejak:

• 1 Januari 2022

• 1 April 2022

• 14 Juli 2022

• 1 Juli 2022

Tarif PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk rumah sederhana dan rusun sederhana adalah sebesar:

• 0%

• 1%

• 2,5%

• 5%

Harta Hibahan dikecualikan sebagai Objek PPh bagi penerima sepanjang diterima oleh kecuali:

• Keluarga Sedarah

• Badan Keagamaan

• Badan Pendidikan

• Perusahaan

Jangka waktu pemanfaatan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

• 3 tahun

• 4 tahun

• 5 tahun

• 7 tahun

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Pengadaan Aset Kripto diatur dalam:

• PMK-67/PMK.03/2022

• PMK-68/PMK.03/2022

• PMK-69/PMK.03/2022

• PMK-70/PMK.03/2022

Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih besarnya sanksi administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak adalah:

• Surat Paksa

• Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

• Surat Tagihan Pajak

• Surat Ketetapan Pajak

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 (PP 50 / 2022). Hal yang menjadi latar belakang keluarnya PP 50 / 2022 tersebut adalah:

• Pelaksanaan aktivasi NIK menjadi NPWP

• Melengkapi ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebelumnya diatur dalam PP 74 / 2011

• Menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

• Melengkapi ketentuan terkait kewajiban edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak