Try Out 7 D

1. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menyusun Kode Etik SDM PKH melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor........... tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

• A. 01/LJS/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018

• B. 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018

• C. 02/LJS/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018

• D. 02/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018

• E. 03/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018

2. Dalam Kode Etik SDM PKH kewajiban dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang meliputi sebagai berikut, kecuali?

• A. Menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda

• B. Menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas

• C. Ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi

• D. Tegas dalam mengambil keputusan

• E. Memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman

3. Etika dengan rekan sejawat dalam kode etik SDM PKH sebagai berikut, kecuali?

• A. Bersikap saling memercayai, menghormati, menghargai, membantu, memotivasi, dan bekerjasama dalam tim.

• B. Menjaga batas intensitas komunikasi dalam tim untuk menghindari konflik.

• C. Menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.

• D. Menghargai perbedaan pendapat serta terbuka menerima kritik dan saran dalam melaksanakan tugas sebagai SDM PKH.

• E. Proaktif dalam mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi konflik dengan rekan sejawat.

4. Pelanggaran Kode Etik pasal 9(3)C berdasarkan kewajiban seperti tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran kategori?

• A. Ringan

• B. Sedang

• C. Berat

• D. Sangat ringan

• E. Sangat berat

5. Pelanggaran Kode Etik pasal 10.l berdasarkan larangan seperti menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar kepentingan PKH merupakan pelanggaran kategori?

• A. Ringan

• B. Sedang

• C. Berat

• D. Sangat ringan

• E. Sangat berat

6. Pelanggaran Kode Etik pasal 11.(5).a berdasarkan etika hubungan seperti tidak menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab, disiplin, Taat Asas, dan kompeten dalam koordinasi dan kerja sama dengan Mitra Kerja PKH merupakan pelanggaran kategori?

• A. Ringan

• B. Sedang

• C. Berat

• D. Sangat ringan

• E. Sangat berat

7. Persyaratan anggota Komisi Etik SDM PKH diantaranya yaitu?

• A. Warga Negara Indonesia, Pendidikan minimal S1 / D4, Sehat jasmani dan rohani.

• B. Sehat jasmani dan rohani, Usia paling sedikit 50 tahun, Warga Negara Indonesia.

• C. Usia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, Pendidikan minimal S1 / D4, menjadi anggota atau pengurus partai politik.

• D. Memiliki rekam jejak integritas, kredibilitas, dan moralitas yang baik dan sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

• E. Memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan dan penegakkan kode etik dan tidal memiliki komitmen menjalankan tugas.

8. Masa tugas Komisi Etik PKH selama?

• A. 2 (dua) tahun.

• B. 3 (tiga) tahun.

• C. 4 (empat) tahun.

• D. 5 (lima) tahun.

• E. 10 (sepuluh) tahun.

9. Apa yang dimaksud dengan tim Ad Hoc?

• A. Panitia yang dibentuk khusus untuk bekerja di bawah supervisi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

• B. Tim khusus yang mendokumentasikan dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada SDM PKH.

• C. Tim khusus yang dibentuk berdasarkan penugasan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atas usulan Komisi Etik.

• D. Tim khusus yang dibentuk berdasarkan penugasan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atas usulan tim Ad Hoc sebelumnya.

• E. Tim Ad Hoc berkedudukan di tingkat daerah daerah kabupaten/kota dan/atau kecamatan dan kelurahan.

10. Mekanisme pembentukan dan pengakhiran Tim Ad Hoc pada tahap dimana Tim Ad Hoc bekerja di bawah supervisi Komisi Etik tahap selanjutnya Tim Ad Hoc harus melakukan?

• A. Dirjen LJS menerbitkan Surat Tugas Tim Ad Hoc

• B. Direktur JSK mengirimkan usulan calon anggota Tim Ad Hoc kepada Komisi Etik

• C. Surat Tugas diberikan kepada Tim Ad Hoc yang ditunjuk ditembuskan kepada Direktur JSK dan Komisi Etik

• D. Tim Ad Hoc melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dirjen LJS dengan ditembuskan kepada Komisi Etik

• E. Tim Ad Hoc berakhir masa tugasnya setelah terbitnya Surat Keputusan Pelanggaran Etik