Perjalnan Dinas

Perjalanan Dinas dalam negeri dilaksanakan berdasarkan Peraturan:

• a.       Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 500/PMK.01/2013

•  b.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/ PMK.05/2012

• c.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/ PMK.05/2020

• d.       Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 119/LPDB/2012

Komponen  apa saja yang terdapat dalam perjalanan dinas:

• a.       Uang harian, Penginapan, Kabupaten/kota

• b.       Tiket, Penginapan, Kabupaten/kota

• c.       Transport, penginapan, uang harian

• d.       Penginapan, uang harian, tiket

Dibawah ini tidak termasuk komponen uang harian, kecuali:

• a.       Uang Saku, Transport Kabupaten/Kota, Penginapan, Uang Makan

• b.       Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal

• c.       Uang Saku, Penginapan, Uang Makan

• d.       Penginapan, Transport bandara, Uang Saku

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas:

• a.       Kuasa Pengguna Anggaran

• b. Pejabat pembuat komitmen

• c. Atasan Langsung

• d. Direktur Pejabat/Pegawai yang bersangkutan

Batas penyampaian dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas:

• a.       Maksimal 5 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas

• b.       Minimal 2 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas

• c.       Maksimal 3 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas

• d.       Maksimal 10 hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas

1.    Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari Bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Dalam perkembangannya satuan biaya taksi diubah menjadi at cost  yang ditetapkan berdasarkan:

• a.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 220/ PMK.02/2020

• b.       Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 342/ PMK.02/2021

• c.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/ PMK.02/2020

• d.       Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 115/ PMK.02/2022

Prinsip perjalanan dinas sesuai PMK 113 tahun 2012:

• a.       Efisien dan wajar

• b.       Ekslusif dan wajar

• c.       Wajar dan mahal

• d.       Ekslusif dan mahal

Pelaksana dinas ditugaskan ke Provinsi Jawa Timur selama 3 hari dan tidak menggunakan biaya transport. Maka pelaksana berhak memperoleh uang harian selama 3 hari apabila:

• a.       geodinas pergi dan pulang dilakukan pada hari 1,2 dan 3

• b.       geodinas pergi dan pulang dilakukan pada hari 1 dan 2

• c.       geodinas pergi dilakukan pada hari 1,2 dan 3 dan geodinas pulang dilakukan pada hari 1 dan 2

• d.       geodinas pergi dan pulang dilakukan pada hari 2 dan 3

Pelaksana dinas berhak menggunakan berbagai macam transport untuk perjalanan dinas antara lain:

• a.       Pesawat kelas ekonomi, kereta kelas luxury, kendaraan umum

• b.       kereta kelas ekonomi/eksekutif, Pesawat kelas ekonomi, kendaraan umum

• c. kendaraan pribadi, kereta kelas luxury, Pesawat kelas ekonomi

• d.       kendaraan pribadi, Pesawat kelas bisnis, kereta kelas ekonomi/eksekutif

pelaksana dinas ditugaskan ke provinsi Kalimantan tengah selama 3 hari. Pada hari ke-2 dinas, pelaksana dinas diminta untuk menghadiri rapat sesuai perintah direktur. Pelaksana dinas berhak:

• a.       membuat perubahan jadwal kepulangan

• b.       melakukan pembatalan tiket kepulangan apabila menggunakan moda pesawat yang tidak bisa dilakukan reschedule

• c.       melakukan pembatalan penginapan apabila telah melakukan reservasi selama 2 malam

• d.       a, b dan c benar