Pretest Edukasi Pajak Perguruan Tinggi

Sumber pembiayaan pembangunan nasional berasal dari APBN, dimana pos pendapatan APBN diperoleh dari :

• a. Penerimaan Pajak, PNB, Pinjaman Luar Negeri

• b. Penerimaan Pajak, Hibah, Pinjaman Luar Negeri

• c. PNBP, Hibah, Pinjaman Luar Negeri

• d. Penerimaan Pajak, PNBP, Hibah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 adalah sebesar :

• a. 4.061 Triliun

• b. 3.061 Triliun

• c. 2.061 Triliun

• d. 1.061 Triliun

Proporsi pendapatan negara yang berasal dari pajak adalah sebesar ...... dari total pendapatan negara.

• a. 62%

• b. 72%

• c. 82%

• d. 92%

Hari Pajak diperingati setiap tanggal :

• a. 14 Juni

• b. 14 Juli

• c. 14 Agustus

• d. 14 September

Salah satu manfaat pajak adalah untuk membiayai pendidikan, salah satunya adalah beasiswa pendidikan untuk anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas sampai dengan pendidikan menengah melalui :

• a. Program Indonesia Pintar

• b. Beasiswa Indonesia Maju

• c. KIP-Kuliah

• d. Jawaban a, b dan c benar

Masyarakat yang telah mempunyai kewajiban perpajakan diberikan identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan mendaftarkan diri secara online melalui :

• a. Eregistration

• b. Ebilling

• c. Efiling

• d. ESPT

Berikut adalah kanal pembayaran pajak yang telah tersedia untuk pembayaran pajak, kecuali :

• a. Teller Kantor POS, Bank Persepsi

• b. ATM, Mini ATM, Internet Banking, Mobile Banking

• c. Marketplace Tokopedia, Bukalapak

• d. Indomaret, Alfamart

Perhitungan dan pembayaran pajak terutang harus dilaporkan ke KPP pada SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara online melalui :

• a. Eregistration

• b. Ebilling

• c. Efiling

• d. ESPT

Mulai 1 Januari 2024, format NPWP baru wajib digunakan, perubahan format tersebut antara lain :

• a. NPWP Orang Pribadi menggunakan NIK

• b. NPWP Badan dan Orang Asing menggunakan format 16 digit

• c. NPWP Cabang berubah menjadi Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha

• d. Jawaban a, b dan c Benar

Berikut merupakan pajak yang dikelola Pemerintah Daerah, kecuali :

• a. Pajak Hotel

• b. Pajak Penghasilan

• c. Pajak Kendaraan Bermotor

• d. Pajak Reklame