Undang-undang Kepolisian

Undang-undang Kepolisian

Professional Development

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Professional Development

20 Qs

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Professional Development

20 Qs

Rapat Evaluasi Badan Adhoc

Rapat Evaluasi Badan Adhoc

Professional Development

15 Qs

ASAH OTAK

ASAH OTAK

KG - Professional Development

20 Qs

Character Citizenship

Character Citizenship

Professional Development

20 Qs

Kuis Hukum Tata negara

Kuis Hukum Tata negara

University - Professional Development

20 Qs

Pemilu 2024 bersama Pengawasan Partisipatif

Pemilu 2024 bersama Pengawasan Partisipatif

Professional Development

15 Qs

PU 5 2024

PU 5 2024

Professional Development

20 Qs

Undang-undang Kepolisian

Undang-undang Kepolisian

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Hard

Created by

Fandy Nugraha

Used 4+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan ...

Menteri

Kapolri

Presiden

DPR

Mahkamah Konstitusi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Kepolisian negara Republik Indonesia berada dibawah ...

Menteri

Kapolri

MPR

DPR

Presiden

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah bunyi dari pasal ...

Pasal 9 ayat 1

Pasal 8 ayat 2

Pasal 11 ayat 8

Pasal 6 ayat 1

Pasal 7

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh ...

Presiden dengan persetujuan DPR

DPR dengan persetujuan Presiden

Presiden dengan persetujuan MPR

MPR dengan persetujuan Presiden

Presiden dengan persetujuan Menteri

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang tercantum dalam pasal 6 ayat 3 diatur dengan peraturan ...

Pemerintah

Presiden

Kapolri

Menteri

Mahkamah Agung

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri terdapat dalam pasal ...

Pasal 11 ayat 2

Pasal 12 ayat 1

Pasal 6 ayat 3

Pasal 9 ayat 1

Pasal 10 ayat 2

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 5 pts

Jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri disebut ...

Penyidik dan penyidik pembantu

Penyidik

Pembantu

Penyelidik

Semua benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?