QUIZ AGENT PERIOD AGUST 2023

Latar belakang penerbitan PBI No.4 Tahun 2023 adalah dalam rangka melanjutkan sinergi BI dengan Pemerintah dalam mendukung implementasi PP No.36 Tahun 2023 tentang DHE dan Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan atau Pengolahan SDA.

• BENAR

• SALAH

Berikut kewajiban bagi eksportir DHE SDA sesuai PP No.36 Tahun 2023, kecuali

• Memasukan seluruh DHE SDA ke dalam SKI paling lambat pada akhir bulan setelah bulan PPE

• Memasukan seluruh DHE SDA ke dalam SKI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE

• DHE SDA atas ekspor dengan nilai pada PPE kurang dr USD 250.000 atau ekuivalennya tetap wajib dimasukan ke dalam SKI, namun tidak wajib ditempatkan paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan

• Untuk DHE SDA atas ekspor dengan nilai pada PPE kurang dr USD 250.000 atau ekuivalennya, DHE wajib dimasukan ke dalam SKI melalui reksus selama paling singkat 3 bulan

Kapan PBI No.7 Tahun 2023 berlaku

• 31 Agustus 2023

• 30 November 2023

• 1 September 2023

• 1 Agustus 2023

Yang bukan merupakan jenis instrument penempatan DHE SDA untuk mendukung PP No.36 Tahun 2023 adalah

• Deposito valas Bank dan TD valas DHE

• Reksus DHE SDA dan Non-SDA dalam valas

• Promissory notes valas LPEI

• Instrumen lain yang ditetapkan BI

Ketentuan penempatan DHE SDA berlaku untuk eksportir SDA dengan nilai ekspor pada PPE ≥ USD 250.000 atau ekuivalennya.

• BENAR

• SALAH

Berikut adalah pihak-pihak yang diatur dalam PBI No.7 Tahun 2023, kecuali

• LPEI

• Eksportir SDA dan Non-SDA

• PJT

• Bank

Sumber dana penempatan pada TD Valas DHE berasal dari

• Rekening umum

• Rekening khusus

• Transaksi ekspor

• Transaksi impor

Kewajiban LPEI yang diatur dalam PBI No.7 Tahun 2023 adalah

• Memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh eksportir sesuai ketentuan

• Menyampaikan laporan TT yang dilengkapi informasi ekspor secara daring ke BI

• Penempatan DHE SDA menggunakan underlying transaksi

• Menempatkan dana DHE SDA pada reksus

LPEI yang terlambat menyampaikan Laporan DHE LPEI kepada Bank Indonesia akan dikenakan sanksi administratif berupa

• Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000

• Kewajiban membayar paling sedikit Rp25.000 untuk setiap hari keterlambatan

• Kewajiban membayar sebesar Rp25.000

• Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan kepada eksportir dan importir dengan cara

• Melakukan rekonsiliasi data setiap bulan berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui Bank

• Meminta penjelasan, bukti, catatan atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait

• Melakukan site visit kepada eksportir dan importi

• Penarikan data melalui aplikasi Simodis