Peradilan Tata Usaha Negara

peradilan tata usaha negara diatur dalam UU nomor

• 49 tahun 2009

• 50 tahun 2009

• 51 tahun 2009

• 52 tahun 2009

putusan pengadilan tata usaha negara memiliki kekuatan mengikat adalah penjabaran dari asas

• pembuktian bebas

• keaktifan hakim

• praduga rechtsmatig

• erga omnes

jangka waktu sebuah keputusan tata usaha negara dapat digugat di PTUN adalah

• 30 hari

• 60 hari

• 90 hari

• 120 hari

menurut pasal 100 UU PTUN, yang bukan merupakan alat bukti dalam sengketa PTUN adalah

• pengetahuan hakim

• pengakuan para pihak

• keterangan ahli

• sumpah

kebenaran yang dicari dalam peradilan tata usaha adalah kebenaran

• formil

• materil

• immateril

• absolut

bunyi amar putusan PTUN dapat berupa, kecuali

• gugatan dinyatakan gugur

• gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

• gugatan dinyatakan ditolak

• gugatan dinyatakan tidak sah

tenggang waktu permohonan banding atas putusan TUN adalah

• 7 hari setelah putusan

• 14 hari setelah putusan

• 21 hari setelah putusan

• tidak ada batas waktu

apakah gugatan rekonvensi dalam sengketa TUN diperboehkan?

• boleh, asal memenuhi syarat yg ditentukan

• boleh, asal diajukan saat awal sidang

• boleh, asal sebelum putusan dijatuhkan

• tidak diperbolehkan

terhadap sengketa TUN apabila penggugat dan tergugat berada diluar negeri, maka gugatannya diajukan kepada

• PTUN luar negeri

• PTUN domisili penggugat

• PTUN domisili tergugat

• PTUN ibukota jakarta

bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalnya oleh yang berwenang adalah penjabaran dari asas

• erga omnes

• dominus litis

• dismisal

• praduga rechtsmatig