tes sumatif 2

untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara pada tahun 1746 VOC mendirikan :

• De JavascheBank

• De Bank van Leening

• Bank of VOC

• De Bankcourant

Nasionalisasi DeJavasche Bank menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan pada ketentuan :

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952

Pada periode setelah kemerdekaan RI, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia berdasarkan:

• Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1945

• Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1945

• Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1972

• Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946

Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama :

• Bank Export-Import Indonesia

• Bank Rakyat Indonesia

• Bank Negara Indonesia

• De Javasche Bank

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering kedua pada tahun :

• 1959

• 1969

• 1955

• 1956

Pembaharuan regulasi perbankan setelah masa Supersemar 1966, pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundangundangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru, misalnya membuat peraturan yang baru tentang pokok-pokok perbankan dengan ketentuan :

• UU No. 13 Tahun 1966

• UU No. 5 Tahun 1966

• UU No. 14 Tahun 1967

• UU No. 5 Tahun 1967

Pada tanggal 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 1988. Dengan kebijakan yang terangkum dalam Pakto 1988, kebijakan deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang sangat luas karena di dalamnya termasuk juga aspek kelembagaan. Pemerintah membuka kembali perizinan pendirian Bank Swasta Nasional baru dan Bank Perkreditan Rakyat dengan modal disetor minimum masing-masing sebesar :

• Rp. 10 milyar dan Rp. 5 Milyar

• Rp. 10 milyar dan Rp. 50 juta

• Rp. 15 Milyar dan Rp. 100 juta

• Rp. 15 miyar dan Rp. 1 Milyar

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian diubah kembali menjadi :

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 8 Tahun 1998

• UU No. 7 Tahun 1998

• UU No. 10 Tahun 1998

Pengalihan pengawasan jasa keuangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan :

• UU No. 21 Tahun 2013

• UU No. 21 Tahun 2011

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 10 Tahun 2010

Bank pertama berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah :

• Bank Mandiri Syariah (BMS)

• Bank Syariah Indonesia (BSI)

• Bank Muamalat Indonesia (BMI)

• Bank Indonesia Muamalat (BIM)