SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESI

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah

kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

• MPR, DPR, DPRD dan DPD

• Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

• Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945, adalah kekuasaan…

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan