POSTTEST SOSIALISASI PMK NO 62 TAHUN 2023 TENTA

Prinsip Belanja Berkualitas menurut PMK 62 tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

• Prinsip Efisiensi

• Prinsip Efektivitas

• Prinsip berdaya guna

• Jawaban a dan benar

Menyediakan informasi yang  dibutuhkan dalam proses  penyusunan anggaran kepada  pihak yang terkait sesuai  dengan kewenangannya dan  menyediakan ringkasan  informasi bagi publik sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, merupakan definisi prinsip belanja berkualitas:

• Prinsip Efisiensi

• Prinsip Efektivitas

• Prinsip Transparansi

• Prinsip Prioritas

Pada penyusunan rencana anggaran terdapat Pembatasan Alokasi  untuk Belanja Tertentu kecuali:

• Penyelenggaraan rapat/rapat  dinas/seminar/pertemuan/  lokakarya dan sejenisnya

• Pembangunan gedung baru yang  sifatnya tidak langsung menunjang  pelaksanaan tugas dan fungsi Satker

• Pengadaan Kendaraan Bermotor

• Belanja gaji pokok pegawai

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara merupakan kebijakan  pemerintah yang diatur dalam Undang-undang mengenai APBN  tahun anggaran berkenaan, berupa:

• Automatic Adjustment;

• pergeseran anggaran berupa realokasi blokir anggaran dari  BA K/L ke BA BUN Belanja Lainnya;

• penyesuaian pagu.

• Jawaban a,b, dan c benar

Substansi Pelaksanaan Anggaran dalam PMK 62 tahun 2023 merupakan pemindahan dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN  yaitu:

• PMK Nomor  210/PMK.05/2022

•    PMK Nomor  190/PMK.05/2012

• PMK Nomor  210/PMK.05/2023

• PMK Nomor  210/PMK.05/2020

Prinsip Pengaturan Materi Akuntansi dan Pelaporan Mulai dari perolehan dokumen sumber, pencatatan transaksi, analisis dan telaah laporan LK, penyusunan dan penyampaian LK, reviu, audit, dan  lain sebagainya merupakan prinsip akuntansi dan pelaporan dilihat dari sisi:

• Ruang Lingkup

• Proses

• Keseragaman

• Transparansi

Jenis belanja yang umumnya berada pada Kementerian/Lembaga berupa antara lain:

• Belanja Pegawai;

• Belanja Barang dan Jasa;

• Belanja Modal

• Jawaban a,b, dan c benar

Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Kecuali untuk pembayaran…………….. dapat melampaui alokasi anggaran dalam DIPA.

• Gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji

• Belanja barang

•  Belanja Modal

• Belanja bantuan sosial

KPA dapat menetapkan PPK lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan:

• Kompleksitas kegiatan dalam DIPA;

• Besarnya alokasi anggaran dalam DIPA; dan/ atau

• Lokasi kegiatan/kondisi geografis.

• Jawaban a,b, dan c benar

Komitmen dalam bentuk Kontrak dapat berupa antara lain:

• Bukti pembelian/pembayaran;

• Kuitansi;

• Surat perintah kerja

• Jawaban a,b, dan c benar