TO TWK 1 Online

Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memicu terjadinya gerakan sparatisme yang ada di daerah. Berikut ini yang merupakan salah satu usaha untuk mencegah masalah gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke-5 adalah ....

• Menjalankan kekuasaan secara sentralisasi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh
  rakyat Indonesia

• Melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasi-hasilnya di seluruh wilayah
  Indonesia

• Menegakkan hukum secara represif di seluruh wilayah Indonesia

• Meningkatkan teknologi persenjataan dan jumlah angkatan perang Indonesia

• Menumpas segala bentuk gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia

Answer explanation

PEMBAHASAN: Sesuai sila 5 Pancasila butir ke 11 “suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata dan berkeadilan sosial"

Langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya peyelesaian separatism sesuai dengan sila ke 4 yang benar adalah …

• Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatism ersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil

• Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah

• Peningkatan deteksi dini dan pencegah awal potensi konflik dan separatism

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik

• Penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat

Answer explanation

PEMBAHASAN: kebijakan Penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat sesuai dengan sila 4 butir 3 yaitu “mengutamakan musyawarah diliputi oleh semangat kekeluargaan”

Perkembangan IPTEK berpengaruh positif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh positif dalam bidang sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adalah …

• Masyarakat dapat menilai kualitas calon presiden dan wakil presiden melalui debat terbuka yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi

• Naik atau turunnya harga saham dunia dapat dipantau secara langsung oleh
  masyarakat

• Toko online, seperti bukalapak dan tokopedia yang memanfaatkan media sosial
  semakin berkembang

• Perkembangnya budaya barat di Indonesia yang dapat menggantikan budaya nasional

• Hubungan antar bangsa di dunia semakin mudah dengan beragamnya sarana transportasi yang tersedia

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia, salah satu contohnya bidang sosial dan budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif di bidang sosial dan budaya yaitu meningkatnya sektor ekonomi. Beikut beberapa dampak positif dari IPTEK di bidang sosial-budaya

1)      Cara berkomunikasi

Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat atau mengirim SMS. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini, masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat e-mail ataupun lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka. Sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar.

2)      Cara berpakaian

Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah, cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tentunya cara berpakaian ini harus disesuaikan dengan pakaian di Indonesia. Tidak semuanya bisa langsung diterapkan karena ada yang sesuai dan tidak. Contohnya memakai bikini saat berenang di pantai, hal ini masih dipandang belum sesuai dengan budaya Indonesia.

3)      Gaya hidup

Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Tanpa disadari gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif dan ada pula yang negatif. Contoh perubahan gaya hidup yang positif ialah rajin olahraga, menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi daging, dan lain sebagainya. Contoh perubahan gaya hidup yang negatif ialah penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya.

4)      Gaya berbahasa

Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya menggunakan dan memadukan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris. Hal ini tidaklah salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan Bahasa Indonesia.

Peraturan perundangan nasional yang mengundangkan adalah …

• Menteri dalam negeri

• menteri Komunikasi dan Informatika

• Menteri Hukum dan HAM

• Menteri Sekretaris Negara

• Presiden

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang membawahi Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Globalisasi mengakibatkan banyaknya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, sehingga pengangguran semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu ancaman dalam bidang ekonomi bagi NKRI. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mengatasi ancaman tersebut adalah ….

• Memperluas lapangan pekerjaan

• Meningkatkan keterampilan dan kemampuan

• Menolak masuknya segala warga negara asing ke Indonesia

• Mendorong terbukanya usaha informal

• Membuka lebih luas lagi kesempatan untuk bekerja ke luar negeri

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Sebagai pelajar, maka hal yang harus dilakukan adalah untuk belajar dan mendapat pendidikan yang layak. Untuk mencari informasi, banyak dari pelajar yang menggunakan IPTEK dengan sangat baik. Teknologi telah membuat banyak hal semakin mudah untuk dipelajari selama Anda memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Sekarang ini juga, sangat dibutuhkan teknologi agar kita bisa tetap belajar walaupun tidak bertatap muka dengan guru secara langsung. Namun dengan teknologi yang sudah berkembang, kita masih dapat belajar dengan baik lagi.

Pelajar juga dapat mengeluarkan dan mengekspresikan ekspresi mereka menggunakan teknologi yang semakin canggih ini. Pelajar dapat mengeluarkan ide-ide kreatif yang mereka miliki, seperti menggambar, membuat lagu, membuat tulisan, dan yang lainnya.

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Terjadinya demo karyawan meminta haknya untuk dipenuhi

(2) Mogok kerja buruh di suatu perusahaan

(3) PHK pegawai yang indisipliner

Pernyataan di atas merupakan suatu akibat buruk apabila terjadi ketidakseimbangan pelaksanaan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat dalam bidang …

• Sosial

• Keamanan

• Budaya

• Politik

• Ekonomi

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Contoh hak warga negara di bidang ekonomi:

1)      Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2)      Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3)      Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

 

Contoh Kewajiban Warga Negara di bidang ekonomi:

1)      Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

2)      Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, memenangkan sebagian gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) kepada pemerintah, Rabu (16/7/2014). Pemerintah dinyatakan lalai untuk menyediakan lingkungan bersih dan sehat bagi warga negara. Gugatan warga negara yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM), menggugat Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda dan DPRD Samarinda, terkait aktivitas tambang batu bara di Samarinda dan dampak yang ditimbulkannya

(sumber: https://news.detik.com/berita).

Lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut di atas adalah …

• Peradilan Umum

• Peradilan Agama

• Peradilan Militer

• Peradilan Tata Usaha Negara

• Mahkamah Agung

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

Peradilan ini diatur dengan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Sampai sekarang tercatat ada enam pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum: Pengadilan Anak (bidang hukum pidana), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana), Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana), Pengadilan HAM (bidang hukum pidana), Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata), Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata).

Perhatikan tugas lembaga berikut ini !

(1) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

(2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

(3) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Tugas-tugas tersebut di atas merupakan salah satu tugas dari lembaga negara non kementerian yaitu ….

• BTPN

• BNPT

• BMKG

• BKN

• BIN

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.

BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1)      Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

2)      Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;

3)      Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;

4)      Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

5)      Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

6)      Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

Dalam Otonomi Daerah urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berikut ini yang merupakan kewenangan pemerintah pusat berkenaan dengan urusan pemerintahan absolut adalah ….

• Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan

• Yustisi atau peradilan

• Pengembangan sumber daya alam dan potensi daerah yang lainnya

• Urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah

• Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Berdasarkan UU Pemda tersebut, disebutkan urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sementara urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

 

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam Pasal 9 terbagi meliputi: Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, Agama.

Perhatikan pernyataan berikut!

1)      Membentuk strategi pertahanan dan keamanan untuk menghadapi segala ancaman yang mengganggu kedaulatan

2)      Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3)      Penyediaan sarana dan prasarana umum

4)      Penanganan bidang Kesehatan

5)      Mengendalikan laju inflasi perekonomian

Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan wewenang pemerintah daerah dalam otonomi daerah ditunjukkan oleh nomor …

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 4, dan 5

• 3, 4, dan 5

Answer explanation

PEMBAHASAN:

Urusan pemerintahan konkuren Dalam buku Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia (2018) karya Suprawoto, urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan derah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi:

1)      Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman; 5) ketenteraman; 6) ketertiban umum; 7) perlindungan masyarakat; 8) sosial