POST TEST PENANGANAN PELANGGARAN

Jelaskan apa yang dimaksud dengan peserta pemilu?

• partai politik untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
• partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
• partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah.
• partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Apa yang dimaksud dengan persorangan peserta pemilu?

• perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR
• Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu
• perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD
• perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPRD

Jelaskan yang dimaksud dengan Penemu?

• Partai Politik yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.
• Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu
• Peserta Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.
• Organisasi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu

Jelaskan apa yang dimaksud Pelanggaran Pemilu?

• tindakan yang bertentangan, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
• tindakan yang tidak bertentangan,melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
• tindakan yang bertentangan,melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
• tindakan yang bertentangan,melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Sebutkan jenis pelanggaran pemilu?

• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana dan Pelanggaran Hukum Lainya (ASN).
• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana.
• Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana dan Pelanggaran Hukum Lainya (ASN).
• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana dan Pelanggaran Hukum Lainya (ASN).

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu?

• tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .
• tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
• tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil
• tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.

Laporan hasil pengawasan pemilu bersumber dari?

• Pengawasan pengawas pemillu dan hasil penelusuran hasil informasi awal.
• Peserta Pemilu
• Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih
• Tim Kampanye Peserta Pemilu

Laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggara pemilu, siapakah yang berhak bisa melaporkan dugaan pelanggaran?

• WNI yang mempunyai hak pilih
• peserta pemilu
• pemantau pemilu.
• Semua Jawaban Benar

Dalam hal penyampaian laporan dapat diwakili oleh pihak yang di tunjuk berdasarkan?

• surat kuasa khusus
• surat tanah
• surat kuasa
• surat keterangan

Berapa hari dilakukan kajian awal setelah laporan disampaikan kepada pengawas pemilu?

• Pengawas melakukan kajian awal paling lama 1 (satu) hari setelah laporan disampaikan
• Pengawas melakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan
• Pengawas melakukan kajian awal paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan disampaikan
• Pengawas melakukan kajian awal paling lama 7 (Tujuh) hari setelah laporan disampaikan